Penanggulangan Terorisme: BNPT Hadapi Tantangan Birokrasi dan Dunia Digital

1TULAH.COM-Evaluasi tahunan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan adanya capaian signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Namun, berbagai tantangan seperti birokrasi, regulasi digital, dan pendanaan masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Pendekatan Kolaboratif dalam RAN PE

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Politik, Irine Gayatri, menegaskan bahwa Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) dirancang dengan pendekatan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk kampanye kontra-radikalisasi.

Organisasi masyarakat sipil seperti The Wahid Foundation juga turut berperan aktif, dengan fokus pada anak, perempuan, dan pemuda dalam upaya pencegahan ekstremisme. “BNPT juga memprioritaskan perlindungan anak dengan melibatkan LSM yang dipimpin perempuan dan kelompok keagamaan,” kata Irine di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Strategi Digital dan Deradikalisasi

Strategi digital menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan ekstremisme. BNPT menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu kampanye kontra-narasi di media sosial, kemitraan teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ekstremis daring, serta peran masyarakat sipil dalam kontra-ekstremisme digital.

Di bidang deradikalisasi dan reintegrasi, BNPT mengembangkan tiga strategi utama. “Rehabilitasi di penjara telah diperluas untuk memastikan pelepasan ideologis. Selain itu, proyek seperti ‘STRIVE Juvenile Indonesia’ memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang kembali, dan program reintegrasi bagi mantan ekstremis agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara efektif,” jelas Irine.

Meskipun telah mencapai capaian signifikan, BNPT masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan RAN PE. Koordinasi antar-lembaga masih terkendala oleh birokrasi, sementara regulasi ruang digital belum efektif dalam membendung penyebaran ideologi ekstremis.

“Keterlibatan LSM dan pemimpin agama dalam program pemerintah masih terbatas karena kurangnya anggaran dan kekhawatiran campur tangan negara,” ujar Irine. (Sumber:Suara.com)