Wah! Bakal Makin Ramai Sri Mulyani Libatkan Influncer dalam Kasus di Kemenkeu, DPR: Para Buzzer tuh

1TULAH.COM-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lagi menjadi sorotan publik dan warganet. Untuk menghadapi serangan bertubi-tubi yang ramai di media sosial, Menteri Keuangan Srimulyani mengambil langkah tak biasa.

Ia menyampaikan, permasalahan yang tengah dihadapinya ke sejumlah influencer tersohor di negeri ini. Tak tanggung-tanggung, para influencer tersebut diundang secara khusus ke kantornya. Wah! Bakal makin ramai…

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dinilai memilih jurus yang tak biasa untuk menangkis kasus di Kemenkeu. Ia mengundang beberapa artis hingga influencer ke kantornya pada Jumat (17/3/2023). Pertemuan itu berlangsung dari pukul 19.30 WIB sampai 23.00 WIB.

Saat itu, turut dibahas soal penanganan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Adapun tokoh publik yang datang di antaranya Babe Cabita, Bintang Emon, Mazzini, Dee Lestari, Marcel Siahaan hingga dr Tirta.

“Yang hadir (ke kantor Menkeu) antara lain Rudi Valinka (pemilik akun @kurawa), Dee Lestari, Bintang Emon, Babe Cabita, Marcel Siahaan, Chandra Darusman, Felicia Tjiasaka, Richard Sam Bera, dr Tirta, Guntur Romli, Mazzini,” kata Juru Bicara Kemenkeu, Yustinus Prastowo, Sabtu (18/3/2023).

Dikritik DPR

Terkait pemanggilan itu, DPR RI mengaku heran dengan sikap Sri Mulyani yang malah mengumpulkan buzzer dan influencer ketika Kemenkeu tengah disorot karena terlibat banyak kasus.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan langkah tersebut justru menunjukkan sikap tak profesional.

“Ada hal yang saya pertanyakan. Kok Menkeu mengumpulkan para buzzer untuk mengatasi persoalan di media sosial? Bukan yang muncul di media sosial lalu dikumpulkan buzzer. Kacau negara ini. Ini kita dikelola profesional atau amatiran?” ujar Masinton dalam rapat kerja bersama Menkeu di Gedung DPR RI, Senin (27/3/2023).

Masinton juga menilai Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD tidak kompak dalam memberantas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, keduanya sama-sama dari Komite TPPU, namun malah dibumbui perbedaan pendapat.

Menurutnya, sesama internal Komite TPPU harus satu visi. Begitu pun dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di mana instansi yang itu perlu bekerja sama untuk mengatasi penemuan transaksi janggal. Ia juga menyebut Mahfud tak seharusnya banyak berkomentar.

“Saya mengkritik yang disampaikan Menkopolhukam. Bukan saya membela Bu Menteri (Sri Mulyani), benar-benar saja. Tapi, sebagai menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari. Jadi menteri komentator menko itu,” kata Masinton.

Di sisi lain, Prastowo mengatakan bahwa pertemuan itu bukan tanpa alasan. Kemenkeu ingin menerima pandangan, kritik, hingga masukan dari sisi publik. Disebutnya, hal tersebut menjadi salah satu rangkaian dari agenda serupa dengan sejumlah tokoh antikorupsi sebelumnya.

Sri Mulyani berterima kasih atas masukan yang diberikan. Rencana selanjutnya, ia akan mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha. Diketahui, mereka mengeluhkan penurunan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) hingga ketentuan ekspor impor barang pameran.

“Kemenkeu terus melakukan silaturahmi untuk mendengarkan masukan dari publik. Direncanakan akan mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, bertemu pemred dan lain-lain,” kata Sri Mulyani, dikutip Selasa (28/3/2023). (Sumber:suara.com)