Kronologi Kerusuhan di PT GNI Morowali Utara yang Berujung Maut, Kapolri : Provokasi Berita Hoaks

1TULAH.COM – Bentrokan terjadi antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan warga lokal di area smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara, Sulawesi Tengah hingga menewaskan dua orang.

Pasca bentrokan berujung maut tersebut menjadi pertanyaan apa penyebab awal mula kerusuhan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, awal mula kerusuhan terjadi di perusahaan pertambangan nikel PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mulanya, kerusuhan terjadi karena adanya provokasi yang muncul saat ada ajakan karyawan untuk mogok kerja.

“Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter PT GNI dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa terkait masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan,” kata Listyo melalui konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Oleh sebab itu, Listyo membantah kalau kerusuhan itu diawali dengan adanya pemukulan oleh tenaga kerja asing (TKA) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI). Justru kerusuhan terjadi ketika adanya ajakan mogok kerja diikuti dengan provokasi melalui berita hoaks tersebut.

“Kemudian muncul viral seolah-olah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI sehingga ini yang kemudian memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan,” terangnya.

Listyo menegaskan kalau kerusuhan sudah dapat teratasi oleh pihak kepolisian. Kurang lebih sebanyak 71 orang diamankan dan 17 diantaranya telah ditetapkan tersangka.

Guna menghindari kejadian berulang, pihaknya menerjunkan 548 anggota TNI dan Polri. Tambahan dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dari Mabes Polri akan mempertebal keamanan di sana.

Listyo mendapatkan informasi kalau pabrik smelter itu akan kembali beroperasi pada Selasa (16/1/2023). Karena itu, Listyo mengimbau kepada karyawan untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang belum tentu jelas kebenarannya.

“Saya imbau kepada seluruh masyarakat dan karyawan untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu jelas dan terkait masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan aturan undang-undang tahapan itu silakan dijalankan.” tandasnya. (suara.com)