Horeeee… Tahun 2023, Upah Minimun Provinsi Naik 13 Persen, Berapa Jumlahnya untuk Kalteng?

1TULAH.COM-Kabar gembira bagi para buruh dan pekerja. Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah memastikan kenaikan harga upah minimum provinsi (UMP) untuk setiap daerah seesar 13 persen.

Kenaikan yang akan diberlakukan pada tahun 2023 ini, ditetapkan oleh masing-masing pemerintah provinsi. Jumlah kenaikannya akan diumumkan oleh pemda paling lambat tanggal 21 November 2022.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa upah minimum 2023 mengalami kenaikan. Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan dilakuka  pada bulan November ini. UMP 2023 naik berapa persen kini banyak dinanti-nanti oleh masyarakat.

Kabar tentang UMP 2023 naik ini bermula dari ucapan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Sebelumnya, para buruh sudah beberapa kali mengajukan tuntutan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Hal ini dilakukan sebagai efek melonjaknya infalsi dan otomatis membuat biaya hidup semakin mahal.

Meskipun sudah dipastikan naik, namun Ida belum menyebut berapa persen kenaikan UMP 2023. Hingga kini penetapan UMP 2023 masih harus menunggu pembahasan secara tripartit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Menaker Ida Fauziyah, yang melibatkan pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.

Tak hanya itu, dibutuhkan data inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dari BPS sebelum Kemenaker untuk menentukan keputusan UMP 2023 Naik. Menaker mengaku, jika pihaknya sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan melalui beberapa forum.

Tuntutan buruh terkait UMP 2023 naik ini cukup beralasan. Pasalnya, efek dari kenaikan harga BBM saat ini mulai berdampak pada harga sejumlah kebutuhan pokok.

Sementara beberapa pengusaha menilai, jika tuntutan buruh tersebut tidak mempertimbangkan kondisi yang terjadi sekarang ini. Di mana efek inflasi yang tinggi di beberapa negara berdampak ke sejumlah perusahaan di dalam negeri.

Besaran UMP 2023 disetiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan berbeda-beda, tergantung dari kemampuan atau kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Perbedaan UMP 2023 di setiap provinsi ini dilatarbelakangi oleh standar kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi adanya perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, kinerja dan juga struktur ekonomi.

Dalam pasal 4 Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 ayat 4.

UMP akan ditetapkan oleh gubernur paling lambat pada tanggal 21 November 2022 mendatang. Kemudian kebijakan ini akan berlaku mulai di tahun depan, yakni pada tanggal 1 Januari 2023.

Daftar UMP 2022 di Indonesia

Sebagai bahan acuan, berikut ini daftar lengkap upah minimum provinsi atau UMP 2022 yang perlu diketahui:

24. Provinsi Aceh sebesar Rp 3.166.460
25. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 2.522.609
26. Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 3.512.539
27. Provinsi Riau Rp sebesar 2.938.564
28. Provinsi Jambi sebesar Rp 2.698.940
29. Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 3.144.466
30. Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2.238.094
31. Provinsi Lampung sebesar Rp 2.440.486
32. Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 3.264.884
33. Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 3.050.172
34. Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854
35. Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.841.487
36. Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.812.935
37. Provinsi D.I Yogyakarta sebesar Rp 1.840.487
38. Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.891.567
39. Provinsi Banten Rp sebesar 2.501.203
40. Provinsi Bali sebesar Rp 2.516.971
41. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 2.207.212
42. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1.975.000
43. Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 2.434.328
44. Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 2.922.516
45. Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 2.906.473
46. Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 3.014.497
47. Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 3.016.738
48. Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 3.310.723
49. Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 2.390.739
50. Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 3.165.876
51. Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2.576.016
52. Provinsi Gorontalo sebesar Rp 2.800.580
53. Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 2.678.863
54. Provinsi Maluku sebesar Rp 2.619.312
55. Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 2.862.231
56. Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3.200.000
57. Provinsi Papua sebesar Rp 3.561.932

Demikian tadi informasi mengenai UMP 2023 naik berapa persen? Hingga saat ini belum ditetapkan secara pasti berapa kenaikan UMP 2023. (Sumber:suara.com)