Fraksi PKB Pertanyakan Langkah Strategis Pemkab Barut Turunkan Angka Kemiskinan

1TULAH.COM, MUARA TEWEH– Pemkab Barut diminta menjelaskan langkah strategis menurunkan angka kemiskinan.

Hal ini dipertanyakan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pandangam umum mereka, pada rapat paripurna pemandangan umum tentang perubahan APBD perubahan Pemerintah Daerah Barito Utara tahun 2022, Selasa, 20 September 2022.

Tidak itu saja, fraksi PKB melalui juru bicaranya, H Beny Siswanto juga mempertanyakan, langkah strategis apa saja yang telalh dilakukan Pemkab Barut, dalam mengatasi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu kendala, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Terkait dua pertanyaan ini, Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra mengatakan, terkait langkah menurunkan angka kemiskinan, Pemkab Barut, telah mengalokasikan belanja wajib bersumber dari dana transfer umum alias DTU.

Hal ini sudah ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU, dalma undang-undang mengenai APBN tahun 2022.

“Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persen, untuk program pemulihan ekonomi daerah, yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publilk dan ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, termasuk pembangunan sumber daya manusia,” kata Sugianto Panala Putra, menyampaiakn pidato jawaban di gedugn DPRD, Rabu, 21 September 2022.

Seang menjawab pertanyaan mengenai strategi apa yang telah dilakukan pemerintah daerah mengatasi keterbatasan SDM, dijelaskannya, Pemkab Barut telah menerapkan kebijakan pendapatan antara lain, intnsifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Ha ini sambungnya, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, serta menghindarkan pemajakan berganda dan tidak memberatkan masyarakat.

Selain itu melakukan pemutahiran data potnsi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan bagi hasil dan perimbangan.

“Bimbingan tehnis juga diberikan kepada aparatur, sehinga bisa meningkatkan SDM mereka,” tutupnya.(*)