Presiden RI Minta Kepala Daerah Alokasikan 2 Persen DAU dan BTT

1tulah.com, MUARA TEWEH-Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis mewakili Bupati Barito Utara didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menghadiri pertemuan dan arahan Presiden RI secara virtual tentang Pengendalian Inflasi di Daerah.

Pertemuan yang dilaksanakan secara luring di Istana Negara dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang inflasi daerahnya tinggi dan diikuti secara daring (virtual) oleh Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (12/9/2022).

Dalam arahannya Presiden RI meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk bekerja bersama-sama dalam menghadapi inflasi yang diakibatkan naiknya harga migas dunia.

Presiden meminta Gubernur, Bupati/Walikota mengalokasikan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya transportasi harga bahan pokok ataupun untuk bansos kepada masyarakat.

“Kita sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan 2 persen dana itu untuk bansos,” jelas Jokowi.

Mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan, Presiden tidak membatasi dalam bentuk sembako.

Jokowi meminta Pemda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Misal untuk daerah pesisir, disarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial,” kata Jokowi.

Presiden mengimbau kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang inflasi cukup tinggi agar mengambil langkah preventif untuk menekan inflasi. Kalimantan Tengah termasuk dalam 10 daerah mengalami inflasi yang cukup tinggi.

“Realisasi Pemda baru mencapai 47 persen, saya instruksikan agar anggaran yang ada sudah dilaksanakan, karena APBD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” tutup Jokowi. (DELIA)