Diadukan Warga Terkait Pencemaran Sungai dan Ketenagakerjaan, 4 Perusahaan Pertambangan di Panggil DPRD

1TULAH.COM, MUARA TEWEH-Empat perusahaan pertambangan, PT Arsy Nusantara, PT Viktor Dua Tiga Mega, PT Pada Idi dan PT Permata Indah Sinergi (PIS) dipanggil DPRD Barito Utara.

Empat perusahaan pertambangan  ini diadukan warga terkait masalah dugaan pencemaran sungai, limbah dan masalah ketenagakerjaan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barut Parmana Setiawan, didampingi 12 orang anggota DPRD, 58 orang eksekutif dan arga masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Lahei Barat.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), warga mempertanyakan 4 perusahaan ini yang minim merekrut tenaga lokal. Warga hanya jadi penonton dan pihak perusahaan justru banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah.

Sedang terkait dugaan pencemaran sungai dan limbah, warga mempertanyakan tanggungjawab PT Arsy Nusantara Sungai Jabung jadi sumber air bersih yang sudah berubah warna akibat aktifitas pembukaan jalan houling dan aktifitas pertambangan.

Adu argumen antara warga dan pihak perusahaan berlangsung cukup lama. Hinga akhirnya RDP itu menghasilkan 7 kesimpulan.

1. Dugaan pencemaran terhadap air :

a. Sungai Jabung menjadi tanggung jawab PT. Arsy Nusantara,
b. Sungai Liang dan Manuhang menjadi tanggung jawab PT. Pada Idi dan PT. Victor Dua Tiga Mega.
c. Sungai Pukuh menjadi tanggung jawab PT. Permata Indah Sinergi.
d. Sungai Palili menjadi tanggung jawab PT. Pada Idi. Untuk mengembalikan dan mengelola kualitas air sungai tersebut sehingga memenuhi
baku mutu lingkungan.

2. Kebutuhan masyarakat Desa Jangkang Baru terhadap air bersih menjadi tanggung jawab PT. Arsy Nusantara dengan membuat sumur bor dengan tidak menggunakan dana CSR.

3. Jalan usaha tani yang rusak akan segera diganti oleh PT. Arsy Nusantara sesuai dengan prosedur berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jalan lintas Kecamatan sepanjang 700 meter dari desa Luwe Hilir menuju Luwe Hulu agar segera direalisasikan sesuai dengan berita acara yang telah disepakati oleh pihak Perusahaan yang dikoordinir oleh PT. Pada Idi.

5. Rekrutmen karyawan agar berkoordinasi dengan aparat desa setempat serta melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

6. Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara akan turun lapangan tanggal 11 Agustus 2022.

“Terakhir, poin ketujuh, agar semua Perusahaan melakukan kewajibannya untuk melakukan training atau pelatihan untuk warga masyarakat yang non skill,” kata Parmana Setiawan saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat.

Riza Faisal, salah satu anggota DPRD Barut, menyayangkan terjadinya permasalahan perusakan jalan usaha tani (JUT) yang dilakukan oleh PT Arsy Nusantara. Karena menurutnya, JUT merupakan aset negara yang harus dijaga, kenapa berani-beraninya pihak PT Arsy Nusantara merusak jalan tersebut walaupun ada itikad baik dari perusahaan mengganti yang dirusak.

“Sudah ada tindak pidana yang dilakukan PT Arsy Nusantara, walaupun pihak perusahaan sudah ada kesepakatan dengan aparat Desa Jangkang Baru karena pembuatan jalan itu bukan dari uang kepala desa, bukan dari uang BPD. Karena itu uang pemerintah,” ucapnya, kesal.

Terkait tenaga kerja, Riza juga meminta semua perusahaan di Lahei Barat agar bisa mempekerjakan masyarakat sekitar, karena itu merupakan kewajiban perusahaan untuk membina warga di sekitar perusahaan beroperasi.

Sementara, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Arsy Nusantara Normal Manalu mengatakan, masalah tercemarnya Sungai Jabung memang dari awal sudah berkoordinasi dengan pihak desa. Jadi kira-kira solusinya yang dikatakan pihak desa hanya satu, membuat sumur bor.

“Untuk sumur bor sekarang ini sudah kami buat sebanyak 5 titik. Waktu itu peresmiannya ada juga dari anggota DPRD yaitu Hasrat. Sedang terkait permasalahan AMDAL saat ini kita juga sedang melakukan adendum AMDAL. Minggu depan surat resminya sudah keluar dari KLHK untuk perubahan dari dokumen AMDAL tersebut,” kata Normal.

Untuk AMDAL, lanjut Norman, pihaknya bukan bekerja dahulu baru urus AMDAL, tapi AMDAL harus direvisi dengan berbagai macam kriteria salah satunya adanya metoda penambangan yang akan berubah.

“Kami melakukan revisi berarti bukan berarti kami sudah melakukan baru revisi. Mengenai air bersih dimasukkan ke CSR atau tidak akan kami konsultasikan kepada ESDM, karena setiap pengeluaran dari pertambangan harus jelas posnya dimana, laporan keuangan kami juga diperiksa,” kata Norman.

Menjelasakan terkait penggunaan jalan usaha tani, Norman mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan desa, asetnya akan dialihkan kemana.

“90 persen warga lokal dari total jumlah karyawan nonstaff kami. Berkaitan dengan tenaga kerja atau penerimaan karyawan, memang saat ini yang diterima dari lokal khususnya untuk warga Desa Jangkang Baru total ada 33 orang.  Ada 18 orang memiliki skill, dan 15 non skill. Kemudian untuk Desa Jangkang Lama ada 12 orang, 3 orang yang skill dan 9 orang non skill. Untuk Nihan Hulu ada 3 orang, yang skill ada 2, yang non skill 1,” kata Norman.

PT Arsy Nusantara jadi bulan-bulanan pertanyaan oleh anggota DPRD. Tidak saja terkait maslaah dugaan pencemaran sungai jabung dan masalah ketenagakerjaan. Melainkan masalah izin lingkungan.

DPRD pun berjanji akan memperlajari semua temuan-temun warga.

“Sekarang warga pintar dan berani. LIhat saja laporan mereka ini lengkap sekali. Kita akan pelajari termasuk masalah limbah dan izin lingkungan. Yang pasti kami besok turun ke lapangan melihat laporan warga terkait masalah dugaan pencemaran sungai jabung,” timpal anggota DPRD Henny Rosgiati Rusli.

Terkait RDP ini, sejumlah anggota DPRD juga turun ke lapangan besok. Mereka akan mengecek dugaan pencemaran Sungai Jabung yang dikeluhkan warga masyarakat.(*)