Aliansi Masyarakat Minta DPRD Kotim Bahas Penyaluran BBM dan Migor Lancar

1tulah.com, SAMPIT – Melalui audensi dengan jajaran DPRD Kotim, Senin (11/04/2022) sore, mahasiswa Kotim yang tergabung dalam aliansi masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait beragam masalah yang dinilai memberat masyarakat diseluruh tanah air termasuk daerah Kotim saat ini.

Ada sebanyak Sembilan poin tuntutan yang disampaikan oleh aliansi masyarakat ini yang nantinya akan menjadi acuan jajaran legislatif tingkat kabupaten dalam menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut hingga ke DPRD Provinsi.
Meskipun tidak berjalan alot, audensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Rinie Anderson, Wakil Ketua I H.Rudianur, dan Wakil Ketua II, Hairis Salamad, yang juga di hadiri oleh Ketua Komisi I Rimbun ST beserta jajaran tersebut mendapat tekanan serius dari mahasiswa agar poin tuntutan itu tidak hanya menjadi selembaran.

Dalam hal ini Ketua DPRD Kotim menyampaikan pihaknya selaku wakil rakyat pastinya akan menjawab dan memperjuangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat kelembaga legislatif.
Audensi hari ini menurutnya merupakan bentuk demokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan dewan sendiri terhadap kinerja pemerintah.

“Hasil kesimpulan audensi hari ini kita sepakati akan membawa tuntutan aliansi masyarakat Kotim khususnya ke provinsi. Sementara untuk menjamin distribusi seperti BBM, Migor, supaya aman lancar tentunya tidak bisa melalui audensi beberapa pihak melainkan kita harus membahas hal ini bersama pemerintah daerah,” ungkap Rinie Anderson.

Disisi lain Koordinator Aliansi Masyarakat Burhan Nurrohman usai audensi tadi sore juga menegaskan, bahwa hasil kesimpulan audensi hari ini yaitu pihak legislatif Kotim akan bersama dengan para mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan tersebut hingga ke provinsi untuk ditindaklanjuti hingga pemerintah pusat di Jakarta.
“Terutama poin-poin yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti, permasalahan untuk Menjamin Distribusi BBM, Migor supaya bisa aman dan lancar, juga akan dibahas bersama pemerintah daerah setelah Menyampaikan aspirasi ditingkat DPRD Provinsi besok,” ungkap Burhan.

Dia menegaskan, dari Sembilan poin yang dituntut tersebut pihaknya akan terus mengawal sampai aspirasi itu sampai kepada pihak pemerintah pusat. Karena hal ini menurutnya merupakan isu yang sedang ramai disoroti oleh semua kalangan di seluruh Indonesia.

“Harapan kami apa yang menjadi hak masyarakat dapat terpenuhi, dan apa yang dapat membebani masyarakat, sekaligus menghilangkan demokrasi misalnya terkait wacana Presiden 3 periode itu jangan sampai terjadi karena hal itu sudah menodai demokrasi kita,” tutupnya.(FITRI)