Presiden Joko Widodo Bikin Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

1tulah.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo membuat lembaga baru yang diberi nama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang tujuannya untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tumbuh lebih cepat dan pesat lagi.

Gerakan ini diketuai oleh Menko Maritim dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan.

Lembaga baru ini dibikin berdasar Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 dan ditandatangani 8 September 2021.

Tugas Tim Gernas BBI sesuai Pasal 3 adalah:

1. melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Gernas BBI meliputi:
2. peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah/industri kecil dan menengah termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital;
3. peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal;
4. peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal; dan
5. stimulus ekonomi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah/industri kecil dan menengah termasuk pelaku ekonomi kreatif Gernas BBI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI; dan
8. pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Berikut adalah pengurus Tim Gernas BBI ini:

1. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Wakil Ketua:
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Wakil Ketua Harian: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Anggota:
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Dalam Negeri;
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Menteri Keuangan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perdagangan;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Menteri Komunikasi dan Informatika
18. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Menteri Kelautan dan Perikanan;
20. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
23. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
24. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
25. Menteri Perhubungan;
26. Menteri Pertanian; * Sumber: Detik.com