Indeks Kebebasan Pers di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Termasuk Tinggi

- Jurnalis

Rabu, 1 September 2021 - 16:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1tulah.com, JAKARTA – Hasil survei Superintending Company of Indonesia (Sucopindo) menunjukkan, ada peningkatan 0,75 % pada Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia pada tahun 2021. Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menduduki lima besar IKP tertinggi di Indonesia.

Melalui acara Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid (gabungan daring dan tatap muka), Rabu (1/9/2021), perwakilan Tim Riset Kemerdekaan Pers Indonesia 2021, Ratih Siti Aminah mengatakan, terjadi peningkatan IKP, yang semula sebesar 75,27 persen pada tahun 2020 menjadi 76,02 persen pada tahun 2021.

Survei oleh Sucofindo juga menunjukkan hasil berdasarkan provinsi.

Adapun lima provinsi dengan IKP tertinggi adalah Kepulauan Riau (83,30 persen), Jawa Barat (82,66 persen), Kalimantan Timur (82,27 persen), Sulawesi Tengah (81,78 persen), dan Kalimantan Selatan (81,64 persen).

“Ini masuk pada kategori cukup bebas,” kata Ratih.

Survei Sucofindo berkait Indeks Kemerdekaan Pers meliputi tiga variabel, yakni; lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.

Baca Juga :  Diapresiasi Legislator Ini, Pemprov Kalteng Gelar Pasar Murah di Barsel

Secara nasional, terdapat peningkatan dari masing-masing variabel penelitian.

Pada tahun 2020, IKP pada lingkungan fisik dan politik sebesar 76,04 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 77,10 persen.

Selanjutnya, berkait lingkungan ekonomi, pada tahun 2020 menempati angka sebesar 74,67 persen dan meningkat menjadi 74,89 persen di tahun 2021.

Peningkatan juga terjadi pada variabel lingkungan hukum, yang pada tahun 2020 sebesar 74,57 persen menjadi 74,87 persen pada tahun 2021.

Hasil tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada lingkungan fisik dan politik, yakni sebesar 1,05 persen.

Akan tetapi, masih diperlukan perjalanan yang cukup jauh agar IKP Indonesia dapat menempati kategori ‘bebas’. IKP harus menyentuh minimal angka 90 persen untuk dapat dikategorikan sebagai bebas.

“Masing-masing variabel ada indikatornya,” ujar Ratih.

Ada sembilan indikator untuk variabel lingkungan fisik dan politik, yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses atas informasi publik, pendidikan insan pers, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

Baca Juga :  Pejabat Kepala Daerah Wajib Mundur Jika Ingin Maju Pilkada 2024

Selanjutnya, pada variabel lingkungan ekonomi, ada lima indikator, yakni kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik, dan lembaga penyiaran publik.

Ketiga, pada variabel lingkungan hukum, ada enam indikator, yakni independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Ratih mengatakan, penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kemerdekaan pers secara nasional dan di masing-masing provinsi.

Penelitian dijalankan menggunakan metode mix paralel konvergen dan teknik sampling dilakukan dengan purposive sampling.

Sample dalam penelitian ini adalah informan ahli dengan kriteria yang ditentukan oleh tim dari Dewan Pers.*

Sumber: Antara

Berita Terkait

Polisi Masih Selidiki Motif Mantan Kades Mabuan Tewas Gantung Diri
Mendagri Siapkan Aturan Sanksi Bagi ASN yang Terlibat Judi Online
Menteri ESDM Usulkan Kuota Solar Subsidi pada 2025 Naik
Kemlu RI Beberkan Syarat dan Waktu WNI Bisa ke Gaza
Ketahui Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online
Sandiaga Uno Klaim Idul Adha Berikan Kontribusi Rp200 Triliun Bagi Perekonomian
DPR Gelar Rapat Bersama Menlu Bahas 5 RUU Kerjasama Pertahanan
Waspadai Potensi Tindak Kejahatan di Malam Hari, Legislator Kalteng Sarankan Ini ke Pemda

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 06:52 WIB

Polisi Masih Selidiki Motif Mantan Kades Mabuan Tewas Gantung Diri

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:38 WIB

Mendagri Siapkan Aturan Sanksi Bagi ASN yang Terlibat Judi Online

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:35 WIB

Menteri ESDM Usulkan Kuota Solar Subsidi pada 2025 Naik

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:33 WIB

Kemlu RI Beberkan Syarat dan Waktu WNI Bisa ke Gaza

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:30 WIB

Ketahui Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:20 WIB

Sandiaga Uno Klaim Idul Adha Berikan Kontribusi Rp200 Triliun Bagi Perekonomian

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:18 WIB

DPR Gelar Rapat Bersama Menlu Bahas 5 RUU Kerjasama Pertahanan

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:18 WIB

Waspadai Potensi Tindak Kejahatan di Malam Hari, Legislator Kalteng Sarankan Ini ke Pemda

Berita Terbaru