Dewan Minta Kasus Dugaan Korupsi di Desa Tarusan Segera Ditindaklanjuti

1tulah.com, BUNTOK – Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang terjadi di Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barsel.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Barsel, H. Raden Sudarto pada saat berkunjung ke Desa Tarusan, Sabtu (1/5/2021).

Dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Bedahara Desa Tarusan ini terjadi pada Tahun 2020 lalu, dan berdasarkan hasil dari laporan masyarakat Desa setempat bahwa pada Tahun lalu DD tersebut sudah dicairkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, akan tetapi tidak disalurkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Tarusan kepada masyarakat yang sudah terdata dan yang memang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) tersebut.

“Jadi kami meminta kepada APH agar permasalahan ini segara ditindaklanjuti, dan kami dari Pansus DPRD akan merekomendasikan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Lanjutnya, pihak kami juga akan melengkapi persyaratan-persyaratannya seperti, hasil pemeriksaan audit dari tim Inspektorat di lapangan, dan dari hasil auditnya nanti itu yang akan jadi bahan kami untuk melengkapi persyaratan tersebut serta beberapa hasil laporan dari masyarakat Desa setempat.

“Dampak dari tidak tersalurkannya DD ini adalah, masyarakat tidak bisa menikmati sarana air bersih, dan sarana penerangan,” ujar H. Alek sapaan akrabnya.

Masih dikatakan Politisi dari Partai PDI P ini, di dalam kunjungan pihaknya ke Desa Tarusan, Tim Pansus DPRD sudah berkoordinasi dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat, terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Desa Tarusan ini.

“Jadi data yang kita terima ini memang sudah akurat, dan sebelumnya juga kita sudah pernah bertemu dengan Kepala Desa (Kades) Tarusan, dan Kades juga membenarkan kasus tersebut serta Kades juga mengatakan kepada kita bahwa yang mengelola dan menyalurkan DD tersebut tanpa sepengetahuan Kades dan BPD adalah memang bendahara Desa Tarusan itu sendiri yang melakukannya,” tutup H. Alek. (Ali)