Komisi III DPRD Barut Bakal Buka-bukaan RDP Dengan PT. BEK. Surya Baya Juga Minta Dihadirkan

1tulah.com, MUARA TEWEH– DPRD Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah, sudah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK), pada tanggal 5 April 2021 nanti. Komisi III pun berjanji akan buka-bukaan terkait permasalahan ganti rugi lahan yang dilaporkan dan diadukan oleh warga Benangin. Selain dua warga yang melapor, DPRD juga akan mengundang Surya Baya, saat RDP nanti.

“RDP sudah kita jadwalkan terkait pengaduan warga menuntut keadilan persamaan perlakuan hak, mengenai harga ganti rugi lahan. Kita akan buka semua mencari tau akar masalah. Termasuk nanti selain dua warga yang melapor, kami juga akan minta  Surya Baya berhadir, dan kami juga minta kuasa hukum PT BEK hadir,” ujar Ketua Komici III DPRD Barito Utara kepada 1tulah.com, Senin (29/3/2021) malam.

Disinggung adanya nama pejabat di Kutai Barat dalam dokumen laporan warga Benangin ke DPRD dan beredar luas ke media di Barito Utara, Tajeri mengatakan, nanti lihat saat RDP, semua akan ditanyakan dan managemen PT BEK harus menjelaskannya.

“Lihat saja nanti saat RDP, termasuk Surya Baya akan diundang agar berhadir, sehinga semua tau apa masalahnya,” kata Tajeri melalui percakapan telepon.

Dalam dokumen laporan warga Benangin ke DPRD, masalah ganti rugi lahan di Kaltim, ada tertulis nama seorang pejabat tinggi di Kutai Barat. Mencari tau kebenaran nama tercantum dalam dokumen, apakah pencatutan nama atau lain, 1tulah.com  coba mewawancarai Bupati Kutai Barat, FX Yapan di kantor nya, Kamis (25/3/2021).

Namun 1tulah.com tidak mendapatkan konfirmasi dari Bupati Kutai Barat. Dia hanya meneruskan nota ke bagian humas.

“Saya tidak bisa jawab ini, tetapi terkait ini akan kami sampaikan ke bupati. Nanti jika ada klarifikasi akan disampaikan,” kata Kabag Humas Pemkab Kutai Barat, Theofilla, Kamis (25/3/2021).

Senin (29/3/2021) siang, 1tulah.com, kembali melayangkan konfirmasi ke Kabag Humas Pemkab Kutai Barat, Theofilla, melalui pesan tulisan WhatApp. Pesan dibaca, hanya saja tak ada jawaban dan klarifikasi dari bersangkutan.

Begitupun Manager eksternal PT BEK, Hirung di konfirmasi terkait ada nama pejabat dalam dokumen dilaporkan warga Benangin, sama sekali tak menjawab. Konfirmasi Pesan tulisan melalui Whatapp tidak dibaca.

Sekedar diketahui, dua warga Benangin melaporkan ke DPRD Barito Utara, mengenai tuntutan keadilan persamaan perlakuan hak dan harga lahan sama dengan dilakukan PT BEK terhadap warga Kaltim.

Di Kaltim harga konpensasi lahan perhektar Rp 60 juta. Sedang di Kalteng ganti rugi lahan hanya di hargai Rp 3.800.000 sampai dengan Rp 26.200.000. Dalam laporan itu, warga melampirkan dokumen warga penerima ganti rugi lahan di Kaltim. (eni)