Friday, October 30, 2020
  • News
  • Daerah
  • News
  • Daerah

Nakes di Barut Curhat Lagi Dana Insentif COVID-19 dan Layanan BPJS Yang Belum Keluar

262
SHARES
2.1k
VIEWS

1tulah.com, MUARA TEWEH– Tenaga kesehatan(nakes) di Barito Utara(Barut) Kalimantan Tengah, kembali mempertanyakan insentif penanganan COVID-19 yang hingga kini belum di terima menyeluruh, sesuai yang di janjikan.

BACA JUGA

Salah seorang tenaga medis yang mengirimkan curhatannya melalui email ke redaksi 1tulah.com, Senin(31/8/2020) mengatakan,  sampai saat ini Insentif Tenaga Kesehatan belum diterima.

“Ada amprahan. Namun  tidaknsesuai peraturan permenkes dan hanya dari perbup. Tentu besaran sangat tidaknsesuai dengan permenkes. Celakanya lagi  ada potongan pajak.” Kata nakes dalam curhatannya.

Hal ini, sambungnya, jauh berbeda dengan permenkes yang tidak ada pajak. Amprahan itipun lankutnua, hanya tiga bulan, semestinya di bayar hingga Juli.

Dia membeberkan, selain Insentif COVID. Masih banyak hak- hak mereka belum terselesaikan. Salah satunya jasa pelayanan BPJS sampai sekarang belum keluar.

Terkait hal ini, Direktur RSUD Muara Teweh, dr Dwi Agus Setidjowati mengatakan,  SK menkes HK.01.07/menkes/278/2020 dan SE no HK 02.01/menkes/347/2020 dicabut dan dinyatakan tdk berlaku.

Sementara insentif dibayarkan mulai bulan Maret hingga Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Lalu, tenaga kesehatan  yang diberikan insentif dan santunan bagi rumah sakit milik pemerintah daerah adalah tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan di Ruang isolasi covid 19, Ruang HCU/ICU/ICCU covid 19 dan di Ruang IGD Triase.

“Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Muara Teweh sudah melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negri Muara Teweh dan BPK RI Perwakilan Kalteng untuk dan harus mengikuti permenkes tersebut,” kata Dwi Agus.

Untuk pengamprahan sesuai permenkes dalam proses.Sementara pajak RSUD tetap sesuai aturan penarikan pajak.
Untuk amprahan RSUad masih mengamprah tiga bulan Maret sampai Mei 2020.

“Selanjutnya setelah kelar kita mengamprah sesuai permenkes dgn peundangan yg baru. Dan untuk jasa pelayanan atau jaspel blm teramprah karena pagu sudah tidak memungkinkan untuk ketersediaaan anggaran, “tukasnya..(eni)

Related Posts

Discussion about this post

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK

,

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.