Friday, October 30, 2020
  • News
  • Daerah
  • News
  • Daerah

Pengelolaan APBDes Teluk Sampudau Diduga Merugikan Negara

221
SHARES
1.8k
VIEWS

1tulah.com, BUNTOK–  Inspektorat Kabupaten Barito Selatan(Barsel) Kalimantan Tengah, mengungkap adanya dugaan kerugian negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Sampudau, Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barsel tahun anggaran 2019.

BACA JUGA

Hal ini disampaikan oleh Kepala Inspektorat Barsel Liharfin melalui Sekretaris nya, Ben Yuhadi kepada para wartawan saat ditemui di Kantornya, Senin (31/8/2020),

“Sesuai dengan laporan masyarakat, dugaan kerugian negara dalam pengelolaan APBDes Teluk Sampudau tahun 2019 adalah Rp 400 jutaan,” kata Ben Yuhadi.

Inspektorat katanya, telah berusaha melakukan pemeriksaan khusus terhadap aparat desa dan juga Kepala Desa Teluk Sampudau Deny Saputera.  Namun sayangnya, ketika dimintai keterangan terkait pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) itu, Deny tidak juga mau hadir, meskipun sudah dipanggil sebanyak tiga kali oleh pihak Inspektorat.

Pria yang pernah menjabat sebagai Camat Dusun Hilir ini menambahkan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dan BPD. “Ketika kami ke lapangan, ternyata Kades nya tidak ada di tempat, yang ada itu hanya pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Desa (Sekdes). Ternyata benar ada beberapa item yang tidak dilaksanakan,” bebernya

Hasil pemeriksaan di lapangan, diakui oleh Ben Yuhadi, pihaknya menemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang di laporan pertanggung jawaban kades, bahkan ada beberapa pekerjaan diantaranya adalah fiktif alias tidak dikerjakan sama sekali.

Salah satu contohnya adalah sumur bor yang dibangun tidak sesuai tempat yang telah di tentukan. Padahal di tengah persawahan sudah ada tower tong airnya, seharusnya disanalah sumur itu dibangun, namun yang terjadi adalah sumur tersebut dibangun di tanah milik orang tua Kades dan berjarak cukup jauh dari lokasi tower.

“Kita sudah periksa ke lapangan, memang banyak fiktif, seperti WC itu tidak dikerjakan sama sekali, hidroponik itu juga tidak dikerjakan sama sekali,” ungkap Ben.

Kemudian ia menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu pengesahan dari Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan APBDes Teluk Sampudau tersebut.

“Apabila sudah disetujui oleh Bupati, maka dia hanya punya waktu paling lama 60 hari untuk melakukan pengembalian dugaan kerugian negara tersebut,” tandasnya. (ALI)

Related Posts

Discussion about this post

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK

,

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.