Home / Daerah / Muara Teweh

BPK Minta BUMD di Audit Oleh Akuntan Publik Kredibel

Deni Hariadi - Jurnalis

Senin, 9 Maret 2020 - 13:59 WIB

URL berhasil dicopy

1tulah.com,MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara(Barut) bertekad meraih penghargaan dan penilaian terbaik dari Badan Pemeriksa keuangan(BPK) yang ke enam kali nya. Tekad ini seiring dengna dilakukannya penyerahan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2109 (unaudited), Senin(9/03/2020) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI..

Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengatakan bahwa penyerahan laporan keuangan ini menandai dimulainya audit internal keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 setelah sebelumnya melakukan unaudit.

Kegiatan ini merupakan suatu kewajiban yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui seberapa besar penyerapan, pengunaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan belanja daerah sebagai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun bukti riil pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara bertekad untuk dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk yang keenam kalinya.

Dia berharap seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dapat mempersiapkan diri dan pro aktif saat tim audit melakukan pemeriksaan, juga berharap kiranya dukungan seluruh elemen yang ada di Barito Utara baik exekutif, legislatif maupun yudikatif serta elemen masyarakat untuk dapat optimal bahu membahu guna mewujudkan sebuah hasil yang diharapkan. “Kita semua berharap untuk dapat mempertahankan dan meraih kembali Opini WTP yang keenam kalinya,” tutul H. Nadalsyah.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana, menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD unaudit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2019 dan senantiasa aktif meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dia juga meminta kepada pemerintah daerah agar dalam memeriksa laporan BUMD adalah akuntan publik yang kredibel.Sedang untuk pengadaan barang dan jasa, Ade berharap agar ditahun-tahun kedepannya lebih baik lagi. “Pengadaan barjas jangan sampai fiktif, karena mempengaruhi aset dan juga penilaian Opini,” jelas Ade.(eni)