Pengendalian Inflasi: Jangan Berhenti di Pasar Murah

Oleh : Fahrmi R Kubra

Setiap kali inflasi dibahas, yang paling cepat bergerak di daerah biasanya bukan harga di pasar, melainkan agenda rapatnya. Mulai dari rakor, pasar murah, pembagian bibit cabai, sampai foto simbolis penyerahan bantuan. Semua penting, semua perlu. Tetapi masyarakat mulai bertanya pelan-pelan: “Yang benar-benar turun itu harga barang atau cuma baliho kegiatannya?”

Padahal persoalan inflasi daerah sebenarnya jauh lebih rumit daripada sekadar cabai mahal menjelang hari raya. Secara teori, Milton Friedman dalam Inflation: Causes and Consequences (1963) menjelaskan inflasi terjadi ketika permintaan lebih cepat dibanding kemampuan produksi barang dan jasa. Namun dalam konteks Indonesia, Boediono dalam Ekonomi Moneter (1985) menjelaskan bahwa inflasi daerah sering dipengaruhi distribusi, logistik, dan pasokan pangan.

Karena itu, inflasi di Barito Utara tampaknya lebih dekat dengan persoalan ongkos distribusi dan ketergantungan pasokan luar daerah. Ketika BBM naik, distribusi terganggu, atau pasokan terlambat datang, harga kebutuhan pokok langsung ikut “olahraga naik”. Yang paling terasa tentu barang yang dekat dengan dapur masyarakat: beras, cabai, bawang merah, telur, minyak goreng, LPG, dan ongkos angkutan.

Masalahnya, tekanan harga ini datang justru ketika ekonomi daerah mulai melambat. Inflasi nasional Mei 2026 memang relatif terkendali di angka sekitar 2,42 persen (yoy), tetapi Kalimantan Tengah berada di sekitar 3,66 persen dan masuk kelompok inflasi relatif tinggi nasional (peringkat 7). Di sisi lain, ruang fiskal Barito Utara justru sedang menyempit. Dalam berbagai pembahasan RAPBD 2026, muncul proyeksi penurunan dana transfer pusat yang sangat tajam akibat melemahnya sektor tambang. Dana transfer yang sebelumnya sekitar Rp1,7 triliun diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp490 miliar pada 2026. APBD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp3,1–3,6 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun, dengan potensi defisit besar yang memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Artinya, Barito Utara sedang menghadapi kombinasi yang cukup berat: inflasi daerah masih relatif tinggi, tetapi kemampuan fiskal pemerintah dan daya beli masyarakat mulai melemah. Dan biasanya, kondisi seperti ini lebih sensitif dibanding sekadar inflasi tinggi biasa. Sebab masyarakat mulai menahan belanja, sementara harga kebutuhan pokok belum benar-benar ikut turun.

Dalam berbagai analisis ekonomi komoditas sekitar 2012–2015, Muhammad Chatib Basri juga mengingatkan bahwa daerah berbasis sumber daya alam (seperti tambang) sering tampak tumbuh cepat saat boom komoditas, tetapi rapuh ketika sektor ekstraktif melemah karena kurangnya diversifikasi ekonomi. Situasi ini terlihat cukup relevan dengan kondisi Barito Utara hari ini. Ketika produksi tambang turun dan DBH ikut menurun, ekonomi lokal ikut kehilangan tenaga. Sementara itu, struktur inflasi daerah masih bergantung pada distribusi barang dari luar wilayah. Akibatnya, masyarakat bisa mengalami double hit: pendapatan melambat, tetapi biaya hidup makin mahal.

Dalam konteks tersebut, program seperti Gerakan Pangan Murah On The Road (GEPAMOR) sebenarnya tetap relevan sebagai intervensi jangka pendek. Masyarakat memang terbantu. Namun pasar murah tidak bisa menjadi “solusi tunggal” pengendalian inflasi. Sebab operasi pasar pada dasarnya hanya meredam gejala sementara, bukan menyelesaikan akar masalah.

Padahal kerangka regulasinya sudah cukup jelas melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 dan konsep 4K dari Bank Indonesia, yaitu: 1) keterjangkauan harga, 2) ketersediaan pasokan, 3) kelancaran distribusi, dan 4) komunikasi efektif. Sayangnya, di banyak daerah, yang paling lancar kadang justru baru komunikasi efektifnya saja 🙂.

Karena itu, pengendalian inflasi daerah perlu naik kelas: bukan sekadar pasar murah dan seremoni, tetapi mulai serius membenahi distribusi, memperkuat pangan lokal, mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah, memperbaiki logistik, serta mendorong diversifikasi ekonomi pasca tambang.

Apalagi ketika fiskal daerah mulai mengalami “gunting fiskal”, ruang intervensi pemerintah otomatis ikut menyempit. Kalau tidak ada perubahan strategi ekonomi, pemerintah bisa semakin sibuk menjaga statistik, sementara masyarakat semakin sibuk menjaga isi dompet.

Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali rakor inflasi dilakukan di hotel atau aula ber-AC. Yang mereka pedulikan sederhana: apakah harga kebutuhan pokok masih masuk akal ketika dompet dibuka di tengah ekonomi yang mulai melambat. Wallahu a’lam bish-shawab…