DPRD Kalteng Gelar Paripurna LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025: Fokus Transparansi dan Penguatan Ekonomi!

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (30/3/2026).

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.

Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalteng Tahun Anggaran 2025. Mewakili Gubernur Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo hadir untuk memaparkan capaian kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran terakhir.

LKPj Sebagai Instrumen Transparansi Publik

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa penyampaian LKPj bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

“Penyampaian LKPj ini merupakan bagian dari koordinasi, komunikasi, sekaligus transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Edy di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Tahun 2025 disebut sebagai tonggak penting karena menjadi awal periode kepemimpinan 2025–2030. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat fondasi pembangunan guna menjaga kesinambungan program menuju Kalimantan Tengah yang semakin maju dan sejahtera.

Capaian Indikator Makro: IPM Meningkat, Kemiskinan Menurun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan performa positif pada sejumlah indikator makro pembangunan sepanjang tahun 2025. Berikut adalah ringkasan data capaian yang dipaparkan:

Selain indikator sosial-ekonomi, kinerja pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan angka yang sehat. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp7,21 triliun atau sekitar 90,26% dari target yang telah ditetapkan.

Program Strategis dan Keberlanjutan Kesejahteraan

Edy Pratowo juga merinci berbagai program unggulan yang telah diimplementasikan untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, di antaranya:

• Pendidikan & Sosial: Peluncuran Sekolah Rakyat dan Kartu Huma Betang Sejahtera yang fokus pada bantuan pendidikan.

• Kesehatan: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melampaui 100%.

• Ketahanan Pangan: Program Makan Bergizi Gratis dan pelaksanaan pasar murah secara berkala untuk pengendalian inflasi.

• Ekonomi Kerakyatan: Pembentukan Koperasi Merah Putih.

• Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan provinsi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Kalimantan Tengah,” tegas Wagub.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Wakil Ketua dan anggota DPRD, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalteng.

Mekanisme LKPj ini nantinya akan dilanjutkan dengan tinjauan dan evaluasi oleh fraksi-fraksi di DPRD. Diharapkan, hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi konstruktif demi terciptanya sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Ingkit)