Wacana WFH untuk Hemat BBM: DPRD Kalteng Sebut Pengalaman Pandemi Jadi Modal Kuat

1TULAH.COM-Pemerintah pusat tengah mengkaji kebijakan Work From Home (WFH) sebagai strategi nasional untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Wacana ini mendapat respons positif dari legislatif di tingkat daerah, termasuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menilai langkah ini relevan dengan tantangan global yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, efisiensi energi adalah kunci di tengah ketidakpastian distribusi minyak dunia.

Solusi Strategis di Tengah Krisis Energi Global

Kondisi geopolitik internasional, terutama konflik antarnegara, berdampak langsung pada ketersediaan energi global. Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Ansyari menyoroti bahwa Indonesia tidak kebal terhadap guncangan harga dan pasokan minyak mentah.

“Di tengah krisis global atau perang, tentu kebutuhan minyak beberapa negara menjadi terganggu, termasuk negara kita. Kebijakan WFH tentu menjadi opsi yang bisa kita sambut dengan baik,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (28/3/2026)

Belajar dari Pengalaman Pandemi COVID-19

Salah satu alasan kuat mengapa kebijakan WFH dianggap masuk akal adalah kesiapan mental dan teknis masyarakat. Indonesia, termasuk instansi pemerintahan di Kalimantan Tengah, sudah memiliki pengalaman panjang menerapkan kerja jarak jauh selama masa pandemi lalu.

Ansyari menjelaskan bahwa pengalaman tersebut adalah modal penting. Rencana penerapan WFH yang diwacanakan hanya satu kali dalam sepekan dinilai tidak akan mengganggu produktivitas secara signifikan, namun tetap efektif dalam:

• Menekan mobilitas harian pekerja kantor.

• Mengurangi kemacetan di titik-titik transportasi utama.

• Menghemat penggunaan BBM dari sektor transportasi pribadi maupun dinas.

Momentum Penguatan Infrastruktur Digital Daerah

Lebih dari sekadar penghematan energi, kebijakan ini dipandang sebagai peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan Tengah untuk melakukan akselerasi digital.

DPRD Kalteng menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur daring agar pelayanan publik tetap berjalan prima.

“Jika ini jadi diterapkan, saya kira ini juga akan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat sistem daring atau online untuk koordinasi maupun pelayanan,” tambah Ansyari.

Syarat Dukungan dari DPRD Kalteng

Secara prinsip, DPRD Kalteng memberikan dukungan penuh terhadap wacana WFH ini, dengan beberapa catatan penting:

1. Penyesuaian Kondisi Daerah: Penerapan harus melihat karakteristik wilayah Kalteng.

2. Pelayanan Publik Tetap Utama: Jangan sampai kebijakan WFH menghambat masyarakat yang membutuhkan layanan langsung.

3. Persiapan Matang: Pemda diharapkan melakukan simulasi dan koordinasi sebelum kebijakan resmi diberlakukan.

Wacana WFH satu kali seminggu untuk penghematan BBM bukan sekadar langkah darurat, melainkan strategi adaptif dalam menghadapi dinamika global. Dengan dukungan infrastruktur digital yang kuat di Kalimantan Tengah, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi cerdas bagi lingkungan dan efisiensi anggaran negara. (Ingkit)