Efisiensi Anggaran, DPRD Kalteng Dukung Wacana Penggabungan Dinas: Ramping Struktur Kaya Fungsi

1TULAH.COM-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mengkaji wacana strategis berupa penggabungan sejumlah dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyatakan bahwa pihak legislatif memaklumi dan mendukung penuh usulan pemerintah tersebut selama bertujuan demi kepentingan masyarakat luas.

Organisasi Ramping, Pelayanan Tetap Maksimal

Menurut Muhajirin, esensi dari sebuah pemerintahan yang modern adalah kemampuan untuk menjalankan fungsi secara optimal di tengah keterbatasan sumber daya. Ia menekankan bahwa struktur organisasi yang besar tidak menjamin pelayanan yang baik jika tidak efisien secara operasional.

“Pemerintah ingin melaksanakan sesuatu pemerintahan yang efisien, organisasinya ramping, dan tetap kaya fungsi, sehingga fungsi terhadap pelayanan bagi masyarakat tidak berkurang,” ucap Muhajirin pada Senin (23/2/2026).

Muhajirin menambahkan bahwa pertimbangan utama di balik wacana ini adalah realitas keterbatasan anggaran yang dihadapi. Kebijakan ini dinilai bukan hal baru dan sudah banyak diterapkan oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.

Pemerintah Harus Berpikir Strategis Bak Wiraswasta

Salah satu poin menarik yang disampaikan oleh Muhajirin adalah pentingnya aparatur pemerintah untuk mengadopsi pola pikir strategis layaknya seorang wiraswasta dalam mengelola sumber daya.

Hal ini mencakup:

• Analisis Kelebihan dan Kekurangan: Setiap program harus dihitung dampak positif dan risikonya.

• Pengambilan Keputusan Berbasis Pilihan: Dengan berpikir kreatif, pemerintah akan memiliki banyak opsi untuk mencapai tujuan pembangunan.

• Optimalisasi SDM: Penggabungan dinas menuntut SDM yang memiliki keterampilan (skill) dan pengetahuan yang lebih luas (multitasking).

“Pemerintah harus berpikir seperti wiraswasta, misal kalau mengerjakan ini apa kelebihannya, dan kalau mengerjakan yang itu apa kekurangannya, sehingga pemerintah memiliki banyak pilihan,” jelasnya lebih lanjut.

Landasan Hukum dan Dampak Positif bagi Masyarakat

Meskipun mendukung penuh, Komisi I DPRD Kalteng tetap mengingatkan bahwa setiap kebijakan penggabungan dinas harus memiliki landasan hukum atau peraturan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Muhajirin menegaskan bahwa prinsip utama dukungan dewan mencakup tiga aspek:

1. Efisiensi Anggaran: Menekan biaya operasional yang tidak perlu.

2. Peningkatan Kualitas SDM: Menciptakan aparatur yang lebih kompeten dan adaptif.

3. Kualitas Pelayanan: Menjamin bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan publik yang prima meskipun terjadi perubahan struktur.

“Kami pada prinsipnya apapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kita mendukung sepanjang hal itu memberikan dampak positif baik bagi efisiensi penggunaan anggaran, penggunaan SDM, dan yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang,” pungkasnya.

Wacana penggabungan dinas di Kalteng diharapkan menjadi solusi cerdas di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan digitalisasi birokrasi.

Dengan organisasi yang lebih ramping namun kaya fungsi, diharapkan APBD Kalteng dapat dialokasikan lebih besar untuk program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. (Ingkit)