Wartawan Barito Timur Protes! Sebut Alokasi Anggaran Advertorial dan Kontrak Media Tidak Adil

1tulah.com, TAMIANG LAYANG– Puluhan wartawan yang bertugas di Barito Timur menyampaikan protes dan keberatan kepada  kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfisantik) pada Selasa (06/08/2024).

Hal ini menyusul dugaan ketidakadilan dalam alokasi anggaran advertorial dan kontrak media massa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.

Tujuan puluhan para kuli tinta ini untuk mengajukan penambahan anggara kontrak atau Advertorial di Anggran Pengeluaran Balanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024, disambut langsung oleh Kepala Diskominfosantik, Dwi Aryanto didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Wayan Cakre.

Saat disampaikan maksud dan tujuan untuk mengajukan penambahan anggara APBD Perubahan, namun dijawab Kepala Diskominfosantik Anggaran Perubahan tahun ini memang dibahas lebih awal dan sudah selesai, jadi tidak ada lagi pengajuan penawaran untuk anggaran perubahan.

Para wartawan merasa dirugikan dengan adanya tiga media yang mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan media lainnya. Padahal, banyak media lokal yang telah lama berkontribusi dalam pemberitaan di Barito Timur.

Menurut keterangan Kepala Diskominfisantik, Dwi Aryanto, memang ada 14 media yang mengajukan permohonan penambahan anggaran advertorial. Namun, alokasi dana yang tersedia hanya cukup untuk membagi-bagikan kepada semua media secara merata.

“Ada tiga media yang mengajukan proposal langsung kepada Penjabat Bupati dengan nilai yang cukup fantastis. Akhirnya, anggaran yang awalnya dialokasikan untuk semua media harus dibagi lagi untuk mengakomodasi permintaan ketiga media tersebut,” jelas Dwi.

Ditambahkannya, sebelumnya 14 media yang mengajukan di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) / Perubahan, 11 media mengajukan  langsung ke Diskominfosantik dan 3 media langsung mendatangi Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur dengan nilai bervariasi, rata-rata diatas Rp. 100 Juta,” jelas Dwi.

Dilanjutkannya, oleh Bupati disposisi dan disposisi Pj masuk ke kami, supaya bisa dimasukan ke Anggaran Biaya Tambahan (ABT) / APBD Perubahan.

“Kami bikin telaahan staf untuk 14 media tersebut sesuai isi permohonan, awalnya anggaran ABT untuk media sebesar Rp. 400 Juta akan dibagi 14, tiga oknum wartawan atau pemilik media (KB), (AK) dan (JP) merasa nilai Rp. 400 Juta tersebut hanya untuk tiga media tersebut,” ungkap Dwi.

Akhirnya ditambah lagi Rp 100 juta untuk menambah yang Rp 400 juta sehingga total nilai Anggaran perubahan untuk Advertorial media menjadi Rp500 Juta.

“Dari nilai Rp500 juta tersebut pembagiannya, Rp.400 juta untuk 3 media dan sisanya Rp 100 juta untuk 11 media yang sudah mengajukan, dengan masing-masing dibawah 10 hingga Rp10 juta,” jelas Dwi.

Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Timur, Boy Tanriomato, menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Ia menilai bahwa alokasi anggaran yang tidak adil ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap wartawan lokal.

“Kami berharap Pj. Bupati dapat bersikap bijaksana dan tidak tebang pilih dalam memberikan kesempatan kepada semua media untuk mendapatkan porsi anggaran yang sama,” ujar Boy.

Senada dengan Boy, Ahmad Fahrizali, seorang wartawan senior di Barito Timur, juga merasa dirugikan. Ia mempertanyakan mengapa tiga media baru bisa mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar, bahkan melebihi media-media nasional yang telah lama berkiprah.

Para wartawan yang berdemo menuntut agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme alokasi anggaran advertorial. Mereka berharap agar ke depannya, pembagian anggaran dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan.

 “Saya berharap Pj. Bupati bijaksana, jangan tebang pilih untuk  mendisposisikan penawaran kontrak wartawan Bartim dari pada wartawan luar daerah di Gumi Jari Janang Kalalawah,”ujarnya.

Ditambahkan Ahmad Fahrizali, wartawan yang sejak 2010 bertugas di Barito Timur, Ahmad Fahrizali, selam ini kita terima dengan kontrak Advertorial senilai, Rp10 hingga Rp15 juta dalam setahun,  kita terima kalau itu memang untuk semua media, untuk media besar seperti Kalteng Pos, Tabengan, Antara dan lainnya, kita maklumi lah dengan nilai lebih.

“Sementara 3 media ini bahkan dua diantaranya baru dibuat di tahun 2024 ini, bahkan dari anggaran perubahan bukan dari anggaran murni, nah sekarang hebatnya 3 media ini apa, apakah memang melebihi dari sekelas media Nasional Antara atau Kalteng Pos,” tutur Ahmad

“Ini sama juga kalau ibarat makan itu mau kenyang sendiri dan membiarkan teman sesama kuli tinta kelaparan, saya sangat kecewa, harapan saya Kepala Diskominfisantik dan Pj. Bupati Barito Timur bisa bersikap bijak menanggapi permasalahan ini,”ujarnya lagi. (zek)