Kalteng Raih WTP 10 Kali Berturut-turut: DPRD Minta Sistem Pengelolaan Keuangan Diperkuat!

- Jurnalis

Rabu, 10 Juli 2024 - 06:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua I DPRD Kalteng Abdul Razak saat menghadiri kegiatan penyampaian pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Foto:Istimewa

Wakil Ketua I DPRD Kalteng Abdul Razak saat menghadiri kegiatan penyampaian pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Foto:Istimewa

1TULAH.COM-Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Pencapaian membanggakan ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng atas komitmen dan kerja kerasnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Saya apresiasi kepada Pemprov Kalteng yang secara konsisten mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI,” kata Razak, Selasa (9/7/2024).

Namun, Razak tidak ingin Pemprov Kalteng berpuas diri dengan capaian ini. Ia mendorong Pemprov Kalteng untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar opini WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Baca Juga :  Prabowo Ber Mandat Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026

Meskipun Kalteng telah berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, Razak menekankan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif,” ujarnya.

Razak meyakini bahwa dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Kalteng dapat:

  • Meningkatkan kepercayaan publik: Opini WTP yang konsisten menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng dalam mengelola keuangan rakyat secara bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
  • Meningkatkan efektivitas penggunaan APBD: Pengelolaan keuangan yang baik dapat memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, dan program-program lain yang bermanfaat.
Baca Juga :  Pemkab Mura-BPN Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Keuangan Daerah

Kerja Sama Semua Pihak untuk Mencapai Tujuan Bersama

Razak menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif.

“DPRD Kalteng akan terus mengawasi dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dengan Pemprov Kalteng dalam mewujudkan Kalteng yang lebih maju dan sejahtera.

“Mari kita dukung upaya Pemprov Kalteng untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan opini WTP!,”tandas politisi seniar Partai Golkar ini. (Ingkit)

 

 

Berita Terkait

Pemkab Mura-BPN Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Keuangan Daerah
Kejagung Kantongi Bukti Pemerasan dan Sita Uang Tunai dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah
Pemerintah Cairkan Bansos Beras Tahap 2 Alokasi Juli–September 2026: Setiap KPM Terima 30 Kg
DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik
Persidangan Korupsi Kuota Haji: Yaqut Pertanyakan Foto Prabowo dan Fuad Hasan Masyhur di Paris
Aturan Baru Menkomdigi Larang Kuota Hangus Diprotes, Dinilai Tak Sesuai Putusan MK
Pesan Presiden Prabowo di GBK: Bersaing dan Kritik Boleh, Tapi Tetap Rukun Berkeluarga
Bukan Cuma Kemarau, Ini Penyebab Karhutla Berulang dan Kian Parah di Indonesia
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 13:03 WIB

Pemkab Mura-BPN Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Keuangan Daerah

Jumat, 11 September 2026 - 06:05 WIB

Kejagung Kantongi Bukti Pemerasan dan Sita Uang Tunai dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Jumat, 11 September 2026 - 05:57 WIB

Pemerintah Cairkan Bansos Beras Tahap 2 Alokasi Juli–September 2026: Setiap KPM Terima 30 Kg

Kamis, 10 September 2026 - 18:48 WIB

DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik

Kamis, 10 September 2026 - 16:51 WIB

Persidangan Korupsi Kuota Haji: Yaqut Pertanyakan Foto Prabowo dan Fuad Hasan Masyhur di Paris

Kamis, 10 September 2026 - 15:10 WIB

Aturan Baru Menkomdigi Larang Kuota Hangus Diprotes, Dinilai Tak Sesuai Putusan MK

Kamis, 10 September 2026 - 09:54 WIB

Pesan Presiden Prabowo di GBK: Bersaing dan Kritik Boleh, Tapi Tetap Rukun Berkeluarga

Kamis, 10 September 2026 - 08:26 WIB

Bukan Cuma Kemarau, Ini Penyebab Karhutla Berulang dan Kian Parah di Indonesia

Berita Terbaru