Menteri Investasi Dicecar DPR Terkait Jatah Tambang ke Ormas Keagamaan

- Jurnalis

Selasa, 11 Juni 2024 - 16:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

1TULAH.COM – Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mendapat banyak pertanyaan dari Komisi VII DPR mengenai pemberian izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR, Dedi Sitorus, menyatakan bahwa pihaknya tidak menentang kebijakan ini, tetapi mempertanyakan dasar pemberian izin tersebut yang dikaitkan dengan perjuangan ormas.

Dedi Sitorus menekankan bahwa banyak pihak lain juga telah berjuang keras untuk Republik Indonesia, seperti Legion Veteran Republik Indonesia, yang sering kali menderita tanpa mendapat perhatian yang layak.

Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat sekitar tambang, termasuk masyarakat adat yang telah tinggal di wilayah pertambangan selama ribuan tahun, sering kali terdampak secara negatif.

Baca Juga :  Ngeri! Lift Gedung DPR Tiba-tiba Anjlok, Sejumlah Anggota Dewan Sempat Terjebak

Contohnya di Kalimantan Utara, masyarakat adat hanya bisa melihat sumber daya alam diekspor tanpa mendapat manfaat yang adil, bahkan sering kali tanah mereka diambil untuk proyek tanpa kompensasi yang memadai.

Dedi menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi keuntungan dari sumber daya alam. Menurutnya, jika pemerintah ingin membayar utang atas perjuangan rakyat, kebijakan ini seharusnya juga mencakup ormas-ormas lokal dan masyarakat pribumi asli, seperti organisasi adat di daerah-daerah.

Menanggapi hal ini, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 terkait pemberian izin WIUPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Menurutnya, Pasal 6 poin 1 ayat J dari UU tersebut memberikan pemerintah hak untuk memberikan prioritas dalam pemberian WIUPK. Perubahan PP ini bertujuan mengakomodir pemberian IUPK kepada ormas yang memiliki badan usaha agar mereka juga mendapatkan hak yang sama.

Baca Juga :  Ini Dia Perbedaan Puasa Arafah dan Puasa Tarwiyah dan Keutamaanya!

Adapun, isi dari aturan yang dirujuk dalam pembuatan PP No. 25/2024 yakni dalam UU No. 3/2020 Pasal 6 poin 1 ayat J, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, berwenang:

j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas

Diketahui, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan diatur dalam PP 25 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aturan ini secara spesifik tercantum pada Pasal 83A, yang menyebutkan prioritas pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Polisi Masih Selidiki Motif Mantan Kades Mabuan Tewas Gantung Diri
Mendagri Siapkan Aturan Sanksi Bagi ASN yang Terlibat Judi Online
Menteri ESDM Usulkan Kuota Solar Subsidi pada 2025 Naik
Kemlu RI Beberkan Syarat dan Waktu WNI Bisa ke Gaza
Ketahui Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online
Sandiaga Uno Klaim Idul Adha Berikan Kontribusi Rp200 Triliun Bagi Perekonomian
DPR Gelar Rapat Bersama Menlu Bahas 5 RUU Kerjasama Pertahanan
Waspadai Potensi Tindak Kejahatan di Malam Hari, Legislator Kalteng Sarankan Ini ke Pemda
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 06:52 WIB

Polisi Masih Selidiki Motif Mantan Kades Mabuan Tewas Gantung Diri

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:38 WIB

Mendagri Siapkan Aturan Sanksi Bagi ASN yang Terlibat Judi Online

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:35 WIB

Menteri ESDM Usulkan Kuota Solar Subsidi pada 2025 Naik

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:33 WIB

Kemlu RI Beberkan Syarat dan Waktu WNI Bisa ke Gaza

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:30 WIB

Ketahui Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:20 WIB

Sandiaga Uno Klaim Idul Adha Berikan Kontribusi Rp200 Triliun Bagi Perekonomian

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:18 WIB

DPR Gelar Rapat Bersama Menlu Bahas 5 RUU Kerjasama Pertahanan

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:18 WIB

Waspadai Potensi Tindak Kejahatan di Malam Hari, Legislator Kalteng Sarankan Ini ke Pemda

Berita Terbaru