Muhlis : Pelantikan Jufriansyah Menjadi Pj Sekda Sesuai Perpres Tahun 2018

1TULAH.COM, Muara Teweh- Jufriansyah sudah sah menjabat Pj Sekda Barito Utara.

Ia dilantik dan dimabil sumpah jabatannya oleh Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, bertempat di Gedung Balai Antang, Jumat 24 November 2023.

Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, kepada media ini mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah / janji jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara dilakukan, dikarenakan kekosongan jabatan Sekretaris daerah.

“Dikarenakan saya saat ini sebagai pejabat sekretaris daerah definitif telah diangkat dan dilantik sebagai Penjabat Bupati Barito Utara. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, menyebutkan bahwa  selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati untuk sementara melepaskan jabatan sebagai sekretaris daerah dan menunjuk penjabat sekretaris daerah,” kata Muhlis dalam pidato sambutannya, Jumat 24 November 2023.

Dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito utara ini, Muhlis menjelaskan, bahwa pihaknya  mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah, yang menegaskan bahwa :

1. bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah.
2. bupati/wali kota menetapkan penjabat  sekretaris daerah kabupaten/kota dengan keputusan  bupati/wali kota;
3. penjabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian.

“Berpedoman pada tiga point itu pada hari ini dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara,” jelasnya.

lagi Muhlis menambahkan, perlu diketahui bersama bahwa tugas dan kewenangan penjabat Sekretaris Daerah adalah sama dengan tugas dan kewenangan pejabat Sektertaris Daerah definitif. Karena penjabat sekretaris daerah  mempunyai  tugas  membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif.(*)