Rakor TKPK Pemkab Bartim, Pj Bupati Berharap Persiapkan Data Valid dan Telah Diuji di Lapangan

1tulah.com, TAMIANG LAYANG-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Gelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bartim tahun 2023.

Rabat di buka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Bartim Indra Gunawan yang diselenggarakan di Aula Bapplitbangda Kabupaten Bartim, Rabu (08/11/2023).

Hadir dalam rakor tersebut Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bartim , Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang, Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Camat, Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan, Pimpinan Perusahaan dan Perbankan.

Pj Bupati Bartim Indra Gunawan dalam arahannya mengharapkan, agar seluruh dinas yang tergabung dalam TKPK dapat menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023.

Laporan ini, ujarnya, penting untuk memastikan bahwa kabupaten ini dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat.  “Data yang diajukan harus valid dan telah diuji serta dicek di lapangan,” ucapnya

Semenara itu, Ketua TKPK Kabupaten Bartim Franz Sila Utama dalam laporannya menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan didasarkan pada Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan.

“Prinsipnya adalah berdasarkan strategi dan program yang tertuang dalam Permendagri No 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelesaian kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya

Lebih lanjut dijelaskannya Program-program yang akan dilaksanakan mencakup bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, serta program yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 25 Tahun 2022, kabupaten dan kota diidentifikasi sebagai prioritas dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023-2024.

“TKPK memiliki peran utama dalam melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta bertanggung jawab untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) dan rencana aksi daerah (RAD) dengan mengelola pengaduan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya. (zek)