Pj Bupati Barito Utara Pastikan Warganya Tetap Bisa Membeli LPG Bersubsidi Meski Tidak Terdaftar dalam Data Base Pertamina

1TULAH.COM, Muara Teweh- Pemerintah menetapkan 1 Januari tahun 2024 hanya mengizinkan pembelian gas 3 kg kepada nama yang telah terdaftar di data base pertamina.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) menghimbau Bagi masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan namanya sebagai pengguna gas elpiji 3 kg untuk segera mendaftar ke pangkalan resmi pertamina.

Aturan ini diberlakukan agar subsidi gas 3 kg dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Lalu bagaimana dengan warga di Barito Utara, Kalimantan Tengah yang banyak tidak terdata di data base pertamina. Terutama warga masyarakat berada di pedesaan dan kecamatan. Disebabkan tidak adanya pangkalan resmi.

Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis memastikan warga Barito Utara yang tidak terdaftar dalam data base pertamina sebagai pengguna LPG bersubsidi 3 kg, tetap bisa membeli.

Sebenarnya masyarakat penerima yang berhak menerima sudah ada di data TNP2K. Tinggal itu nantinya yang disosialisasikan.

“Mereka itu kan masyarakat kita. Jadi walaupun mereka belum memiliki kartu atau belum terdata di dalam data base pertamina, pada intinya mereka tetap bisa. Dan dalam data TNP2K itu sudah ada terdata berdasarkan nama dan alamat, sehingga tidak ada persoalan nantinya,” kata Muhlis kepada wartawan media ini, Kamis 9 Oktober 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji dikutip dari Kontan mengatakan, pendataan konsumen pengguna LPG tabung 3 kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023.

“Yang menyatakan komitmen pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya.

Kelompok sasaran gas elpiji 3 kg

Maompang Harahap, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas mengatakan pendataan pengguna elpiji 3 kg sudah dilakukan sejak Maret 2023 lalu di 411 pangkalan kabupaten/kota se-Indonesia.

Dijelaskannya pendataan dilakukan melalui Pertamina dengan menggunakan website atau merchant apps.

Meskipun pembelian elpiji 3 kg harus segera dilaksanakan , namun tidak ada batasan pembelian gas melon selain tahap pendaftaran.

Target pengguna yang menjadi sasaran subsidi gas elpiji 3 kg adalah penggiat usaha mikro dan rumah tangga yang memasak sehari-hari. Target lain juga akan ditujukan kepada nelayan dan petani.

“Proses transformasi ini tentu tidak mudah karena pasti banyak hambatan dan tantangan di lapangan,” ucap Tutuka dikutip dari laman Kementerian ESDM.

“Untuk itu, Pemerintah mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran,” tambahnya.

Persyaratan daftar pengguna gas elpiji 3 Kg

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Parta Niaga mengatakan, masyarakat yang membutuhkan elpiji 3 kg bisa mendaftar dan diperbolehkan membeli di pangkalan mulai tahun depan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi masyarakat ketika ingin mendaftarkan diri sebagai pengguna elpiji 3 kg, diantaranya:

1. KTP
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Foto tempat usaha (bagi penggiat usaha mikro)

Irto menuturkan, masyarakat bisa membawa persyaratan di atas ke pangkalan gas elpiji 3 kg resmi pertamina.

Selanjutnya, petugas di pangkalan akan mendaftarkan data tersebut supaya dapat membeli gas elpiji 3 kg.

“Akan didaftarkan langsung oleh petugas di pangkalan. Yang bersangkutan (pendaftar) bisa langsung membeli (LPG 3 kg) setelah didaftarkan,” ujarnya.

Cara pembelian gas 3 kg per 1 Januari 2024

Irto mengatakan, pembelian gas 3 kg dilakukan dengan menunjukan KTP. Data masyarakat masuk database Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data tersebut akan menunjukan bahwa masyarakat tersebut dianggap miskin dan selama ini menjadi target sasaran yang tepat penerima bantuan sosial.
Ia menyampaikan, data P3KE dan DTKS terekam dalam server Pertamina dan akan digunakan sebagai patokan.

“Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR code,” tutur Irto.(*)