Raih Gelar Sarjana Tanpa Nulis Skripsi, Mendikbud: Jangan Teburu Senang Dulu, Ini Maksudnya!

- Jurnalis

Minggu, 3 September 2023 - 11:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendikbudristek Nadiem Makarim di kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2023. (Twitter/@Kemdikbud_RI)

Mendikbudristek Nadiem Makarim di kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2023. (Twitter/@Kemdikbud_RI)

1TULAH.COM-Menulis skripsi kerap menjadi momok yang paling menakutkan bagi mahasiswa semester akhir, sebelum meraih gelar sarjana.

Tak heran, jika adanya keinginan pemerintah melalui Kemendikbud Ristek untuk tidak mewajibkan penulisan skripsi sebagai persyaratan meraih gelar sarjana, dimaknai seolah menulisan skripsi dihapuskan.

Namun jangan keburu senang dulu. Karena yang dimaksudkan bukannya penulisan skripsi dihapuskan. Melainkan tetap ada tugas akhir yang diberikan untuk menguji kompetensi calon sarjana. Bentuknya tidak mesti berupa skripsi.

Menteri Pendidikan (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menjelaskan, pemerintah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menentukan syarat kelulusan program sarjana atau sarjana terapan.

Ia membantah jika pemerintah menghapus kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan. Menurutnya, perguruan tinggi bisa memilih syarat kelulusan mulai dari skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lainnya.

“Saya mau klarifikasi, jangan terburu senang dulu bagi semuanya. Karena kebijakannya, keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi seperti semua di negara lain,” tutur Nadiem saat Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (30/8/2023).

Perihal kebijakan skripsi ini diatur dalam Pasal 18 ayat (9) Permendibudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal tersebut berbunyi, “Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya, yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau

Baca Juga :  Sudah Siap Bersaing Pilkada November 2024 di Sumut, Bobby Nasution Daftar Lewat PDI Perjuangan; Tapi Ditolak!

penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.”

Adapun untuk program magister, Nadiem menjelaskan masih harus menyelesaikan tugas akhir. Namun pilihannya tidak hanya dalam bentuk tesis, melainkan bisa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya, yang sejenis sesuai yang diberikan program studi.

Karena itu, Nadiem membantah bahwa perubahan kebijakan ini akan menurunkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

“Sama dengan jurnal, jadi kami banyak masukan nanti bagaimana menurunkan kualitas kedokteran kita. Tidak sama sekali di negara-negara termaju dengan riset terhebat itu keputusan perguruan tinggi, bukan pemerintah,” tambahnya.

Langkah Penting Demi Inovasi dan Fleksibilitas Sistem Pendidikan Tinggi

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Fauzi Abdillah mengapresiasi Kementerian Pendidikan yang menerbitkan Permendibudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Menurutnya, peraturan ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi dan fleksibilitas dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Baca Juga :  Media Asing Sebut Indonesia Jalin Kerjasama Ekonomi dengan Israel, Pantesan….

Selain itu, tentang skripsi yang tidak lagi menjadi wajib sebetulnya bukan hal yang baru. Kata dia, sejumlah perguruan tinggi telah melakukan itu untuk memfasilitasi keragaman profil lulusan dan kekhasan program studi.

“Jadi kalau dulu merasa ini (kebijakan skripsi) untuk lokal (baca: masing-masing perguruan tinggi). Kalau sekarang seperti merasa mendapat payung hukum yang kuat,” jelas Fauzi, Rabu (30/8/2023).

Kendati demikian, Fauzi mengatakan pemerintah perlu memastikan perguruan tinggi dapat menerjemahkan aturan-aturan ini dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Ia berharap kementerian pendidikan akan melakukan pendampingan yang efektif guna memastikan adanya sinkronisasi yang baik antara kebijakan dan implementasinya di lapangan.

“Bisa jadi mengulang sejarah kurikulum KTSP yang menyerahkan seluruh pengembangan kurikulum ke sekolah masing-masing. Tidak diatur secara rinci oleh pemerintah. Tapi kenyataan di lapangan, sekolah masih menggunakan model lama,” tambahnya.

P2G juga mendorong adanya perhatian yang lebih besar terhadap penguatan kapasitas dan sumber daya di perguruan tinggi. Sebab, karakteristik dari setiap perguruan tinggi cukup beragam sehingga membutuhkan perhatian ekstra. (Sumber:voaindonesia.com)

 

Berita Terkait

Profil Singkat Tim Cook, CEO Apple yang Akan Menemui Presiden Jokowi di Istana Esok Hari
Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut
Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis
Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam
DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!
Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024
Anies Dijadwalkan Hadir Secara Langsung Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024
KPU Siap Menindaklanjuti Apapun Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 17:59 WIB

Profil Singkat Tim Cook, CEO Apple yang Akan Menemui Presiden Jokowi di Istana Esok Hari

Selasa, 16 April 2024 - 08:30 WIB

Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut

Selasa, 16 April 2024 - 06:41 WIB

Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis

Selasa, 16 April 2024 - 06:00 WIB

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam

Selasa, 16 April 2024 - 05:41 WIB

DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!

Senin, 15 April 2024 - 16:13 WIB

Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024

Senin, 15 April 2024 - 15:57 WIB

Anies Dijadwalkan Hadir Secara Langsung Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Senin, 15 April 2024 - 15:52 WIB

KPU Siap Menindaklanjuti Apapun Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Berita Terbaru

Tim bola voli Korea Selatan Red Sparks tiba di Jakarta (sumber: suara.com)

Olahraga

Tiba di Jakarta, Red Sparks Siap Hadapi Indonesia All Star

Rabu, 17 Apr 2024 - 05:16 WIB