Stop Pasar Penyeimbang di Kota, Alihkan ke Desa dan Kecamatan Karena Harga LPG Bersubsidi Melambung

- Jurnalis

Kamis, 31 Agustus 2023 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Parmana Setiawan, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara. foto.dok.1tulah.com

Parmana Setiawan, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara. foto.dok.1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh- Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan menyarankan Dinas perdagangan dan perindustrian (Disdagrin) menyudahi gelar pasar penyeimbang LPG bersubsidi 3 kilogram di Kota Muara Teweh.

Sudah waktunya alihkan ke desa dan kecamatan. Sebab warga di pedesaan dan kecamatan kesulitan LPG bersubsidi. Jika pun ada harganya melambung tinggi.

“Sekarang sejak diperketat pengawasan dan ditertibkannya pangkalan-pangkalan, mereka sudah buka layanan penjualan ke warga. harganya pun sudah mengikuti HET. Jadi alihkan pasar penyeimbang ke desa-desa,” kata H Parmana Setiawan, Kamis 31 Agustus 2023.

Di kota tinggal pengawasannya saja dilakukan terhadap pangkalan-pangkalan yang masih aktif. Sementara untuk di desa-desa, warga masyarakat masih teriak dengan harga LPG bersubsidi 3 kilogram yang mahal.

Baca Juga :  Hari Ketiga Roadshow Kesiapan 9 Kecamatan pada PSU Pilkada 2024, Pemkab Barut Kunjungi Teweh Selatan-Teweh Baru

Apalagi di desa, pangkaslan tidak ada. jika pun ada banyak yang diduga fiktif. Jadi pasar penyeimbang bisa cara jangka pendek dilakukan. Sambil dinas terkait berkordinasi dengan agen dan Pertamina membenahi atau mengevaluasi pangkalan-pangkalan fiktif itu.

Gencarnya pasar penyeimbang di desa-desa dan kecamatan, juga meminimalisir pasokan ilegal LPG bersubsidi 3 kilogram ke desa-desa dengan harga jual tinggi.

“Jadi alihkan sejak sekarang semua gelar pasar penyeimbang ke desa-desa dan juga kecamatan. Pangkalan-pangkalan di desa dan kecamatan mohon juga diaktifkan. Ganti yang diduga fiktif itu,” pintanya.

Baca Juga :  Polres Banjarbaru Bongkar Jaringan Fredy Pratama, Amankan 12 Kg Sabu di Kalsel

Saat ini memang Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disdagrin) Barito Utara, juga menggelar pasar penyeimbang di beberapa desa. namun belum dilakukan menyeluruh. Sebab , warga di pedesaan masih teriak harga LPG melambung tinggi.

Parwito, warga Desa Muara Bakah mengatakan, harga jual LPG bersubsidi di desa nya berkisar Rp60.000 sampai Rp70.000 per tabung.

“Harga di kampung saya mantap LPG bersubsidi di jual Rp60.000 sampai Rp70.000. Kalau di Kelurahan Lahei tadi saya beli Rp50.000,” kata Parwito.(*)

 

Berita Terkait

Penjelasan Rinci Ketua KPU Barut soal Kesiapan PSU Pilkada dalam Kunker Wamendagri
Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula
Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli
Wamendagri bersama Pemkab Barut Gelar Rakoor Kesiapan PSU Pilkada 2024
Wamendagri Berkunjung ke Barito Utara, Bawaslu Lapor Sudah Tangani 3 Perkara Laporan Termasuk Netralitas ASN
Tinggalkan Saweran TikTok, Pinkan Mambo Fokus Bangun Kerajaan Donatnya
Hasto Kristiyanto Tuding Tuntutan 7 Tahun Penjara Adalah ‘Pesanan’: Kasus Hukumnya Sebut Mengandung Intervensi Politik?
Abraham Samad Bantah Terseret Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Ancam Kriminalisasi!
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 20:44 WIB

Penjelasan Rinci Ketua KPU Barut soal Kesiapan PSU Pilkada dalam Kunker Wamendagri

Jumat, 18 Juli 2025 - 19:32 WIB

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:28 WIB

Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli

Jumat, 18 Juli 2025 - 16:50 WIB

Wamendagri bersama Pemkab Barut Gelar Rakoor Kesiapan PSU Pilkada 2024

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:23 WIB

Wamendagri Berkunjung ke Barito Utara, Bawaslu Lapor Sudah Tangani 3 Perkara Laporan Termasuk Netralitas ASN

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:18 WIB

Tinggalkan Saweran TikTok, Pinkan Mambo Fokus Bangun Kerajaan Donatnya

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:08 WIB

Hasto Kristiyanto Tuding Tuntutan 7 Tahun Penjara Adalah ‘Pesanan’: Kasus Hukumnya Sebut Mengandung Intervensi Politik?

Jumat, 18 Juli 2025 - 15:00 WIB

Abraham Samad Bantah Terseret Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Ancam Kriminalisasi!

Berita Terbaru

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (sumber: suara,com)

Berita

Sidang Vonis Hasto Kristiyanto Dijadwalkan pada 25 Juli

Jumat, 18 Jul 2025 - 17:28 WIB