Bupati Nadalsyah Kecewa Reses Anggota DPR RI Terkait LPG dan Kelistrikan, Begini Penjelasan Willy M Yoseph

- Jurnalis

Senin, 21 Agustus 2023 - 06:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Barito Utara Nadalsyah dan anggota DPR RI asal kalteng Willy M yoseph. Foto.dok 1tulah.com

Bupati Barito Utara Nadalsyah dan anggota DPR RI asal kalteng Willy M yoseph. Foto.dok 1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengutarakan kekecewaannya terkait reses anggota DPR RI Willy M Yoseph ke Barito Utara, baru-baru lalu.

Bupati Barito Utara Nadalsyah kecewa terkait notulen dan kesimpulan rapat di DPRD Barito Utara masalah listrik tahun 2023 PT PLN melakukan sambungan jaringan listrik di 9 desa di daerah ini.

Menurut Nadalsyah, bahwa pemasangan jaringan listrik ke desa-desa di wilayah Barito Utara, yang saat ini tengah dilakukan pemasangan merupakan usulan Pemerintah Daerah Barito Utara.

“Jadi bukan ujuk-ujuk usulan anggota DPR RI, itu usulan kami di daerah ke pusat,” kata Nadalsyah kepada wartawan Kamis 10 Agustus 2023.

Mestinya kata Nadalsyah, reses anggota DPR RI ada inovasi-inovasi baru. Termasuk masalah LPG bersubsidi 3 kilogram. “Kalau melakukan pasar penyeimbang, kami juga sudah melaksanakan. Mestinya ada gebrakan baru di lakukan anggota DPR RI, atau bisa mencabut izin pangkalan dan agen yang menjual mahal. Lalu mengganti dengan Perusda sebagai agen atau pangkalan,” kata Nadalsyah kepada wartawan.

Terkait tudingan dan kekecewaannya, anggota komisi VII DRP RI, Willy M Yoseph ketika diwawancarai media ini mengatakan, bupati Nadalsyah merupakan teman. Hanya saja mestinya beliau hati-hati bicara. Ia juga mestinya harus percaya dengan anak buah yang ikut hadir, ada asisten dan juga kepala dinas yang menangani problem tehnis pada pertemuan di DPRD saat itu.

“Saya datang ke pertemuan itu resmi. dan  bermula dari anggota DPRD Barut H Tajeri telpon kesulitan bertemu pihak Pertamina Patra Niaga. Saya bilang kenapa harus ke Jakarta. Saya wakil kalian di Parlemen.  Saya bisa fasilitasi pertemuan dengan pertamina dan kapan kalian mau pertemuan nanti saya yang bawa pihak pertamina,” kata Willy menjelaskan, Minggu 20 Agustus 2023, siang.

Baca Juga :  Pemkab Barito Utara Terima Mobil Perpustakaan Keliling, Serahterima Langsung dari Wapres ke Pj Bupati

DPRD Barut ke Jakarta terkait harga LPG mahal di Barito Utara. Supaya permasalahan terang dan jelas, maka dijadwalkanlah pertemuan oleh DPRD Barito Utara.

“Dan pihak Pertamina saya yang bawa ke Muara Teweh. Waktu itu tidak ada bicara masalah listrik,” terang Willy.

Namun mengingat mereka di komisi VII ada paket pekerjaan termasuk listrik. Dan kebetulan di Kabupaten Barito Utara yang belum dijelaskan kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah. Maka, selain Pertamina di bawa pula pihak PT PLN Palangkaraya, untuk menjelaskan kondisi kelistrikan di Barito Utara. Apalagi PLN Palangkaraya menangani langsung jaringan listrik di DAS Barito.

Dia menambahkan, terkait masalah LPG langkah diambil sudah bagus. Tidak pernah sebelumnya sampai Pertamina berani deal dengan tulisan. Menurut anggota DPR RI perwakilan Kalteng ini, dirinya sering RDP. “Sebenarnya kemarin itu hanya diskusi, namun karena DPRD Barut ingin punya dokumen tertulis, makanya diminta tanda tangan saya tetap bersedia. Dan tetap bertanggungjawab. Kapan perlu kita datangi BUMN, pertamina, karena kita sudah tahu kondisinya,” tegas Willy.

Menyangkut HET untuk menyelesaikan itu dengan operasi pasar memang harus dilakukan  karena membantu. Tetapi, menurut Willy, Bupati Nadalsyah  punya kewenangan dalam HET.  “Dia dong yang harusnya mencabut izin mereka itu. Pertamina juga tidak bisa apa-apa, karena dia memiliki kewenangan di wilayahnya. Apalagi pemerintah daerah sudah memberikan peringatan dan berjanji. Katanya seperti itu. Harusnya bupati punya keberanian mencabut izin, meski dengan resiko harga akan tidak terkontrol dan LPG langka. jadi harus pertimbangkan matang untuk mengambil keputusan strategis,” terang Willy M Yoseph.

Baca Juga :  Sekretariat DPRD Barito Utara Terima Kunjungan Anggota DPRD HSU

Tentang masalah listrik, Willy M Yospeh menerangkan, boleh kalian mengusulkan dan mengajukan. Tapi tidak akan terjadi kalau tidak di dorong oleh komisi VII kepada Kementrian ESDM, BUMN dan keuangan. Lalu turun lah namanya dana penyertaan modal negara.

Jadi dana penyertaan modal negara yang diberikan kepada PLN adalah modal menyertaan. Artinya negara punya investasi. Dan itu tidak mudah didapatkan oleh daerah. Karena itu hanya kewenangan diturunkan dari pusat.

“Kalau daerah mengusulkan lalu duitnya tidak ada, mau berbuat apa. Kan tidak akan mungkin. Jadi dana itu tidak mungkin ujuk-ujuk datang. Semuanya mesti di programkan dan tugas kami komisi VII mengawalnya,” jelasnya.

Daerah juga tidak mungkin membangun listrik desa, karena menyalahi anggaran dan bukan kewenangan. Pusatlah yang punya wewenang melaksanakan melalui PLN. Tahun ini RP500 miliar teranggarkan untuk 125 desa di Kalteng, termasuk 9 desa di Barito Utara. Kemudian tahun depan 165 desa direncanakan anggarannya kita dorong Rp1,1 triliun.

“Itupun masih belum tuntas masih ada ratusan desa belum tersambung listrik,” tutup Willy M Yoseph.

Perwanto, wakil manager UP2K PT PLN Kalteng dikonfirmasi terpisah membenarkan, jika tahun 2023 teranggarkan Rp500 miliar dana untuk melakukan penyambungan jaringan listrik di sejumlah desa di Kalteng. termasuk 9 desa di Barito Utara.

Tahun depan rencananya akan lebih besar lagi untuk melanjutkan pemasangan jaringan listrik ke ratusan desa di Kalteng. Pihak kami PLN minta suport daerah terutama masalah insrasfturtur, sehingga material dan kebutuhan jaringan listrik desa mudah di mobilisasi,” kata Purwanto.(*)

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Sekretariat DPRD Barito Utara Terima Kunjungan Anggota DPRD HSU
Berpartisipasi Lomba Perahu Hias di Gelaran FBIM Tahun 2024, Pemkab Barut Tampilkan Tradisi Potong Hompong
Semarakkan Karnaval Budaya Isen Mulang 2024, Pemkab Barut Usung Tema ‘Tradisi Manyaluang’; Ini Penjelasannya!
DPRD Barut Tuding SPBU Perusda Masih Layani Pelangsir, Dirut Perusda : Sudah Ikuti Anjuran DPRD
Belum Dibayar Sejak 2021, Pewaris Tanah Desa Muara Mea Tuntut Ganti Rugi Lahan dari PT MUTU
Ketua TP PKK Barut Hadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore Nasional Kader PKK ke-52 di Solo
Pj Bupati Barut Hadiri Pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2024
Polsek Teweh Tengah Bantu Pengamanan di SPBU Perusda

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 17:08 WIB

Sekretariat DPRD Barito Utara Terima Kunjungan Anggota DPRD HSU

Senin, 20 Mei 2024 - 21:41 WIB

Berpartisipasi Lomba Perahu Hias di Gelaran FBIM Tahun 2024, Pemkab Barut Tampilkan Tradisi Potong Hompong

Minggu, 19 Mei 2024 - 19:39 WIB

Semarakkan Karnaval Budaya Isen Mulang 2024, Pemkab Barut Usung Tema ‘Tradisi Manyaluang’; Ini Penjelasannya!

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:24 WIB

DPRD Barut Tuding SPBU Perusda Masih Layani Pelangsir, Dirut Perusda : Sudah Ikuti Anjuran DPRD

Minggu, 19 Mei 2024 - 16:25 WIB

Belum Dibayar Sejak 2021, Pewaris Tanah Desa Muara Mea Tuntut Ganti Rugi Lahan dari PT MUTU

Minggu, 19 Mei 2024 - 14:53 WIB

Ketua TP PKK Barut Hadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore Nasional Kader PKK ke-52 di Solo

Minggu, 19 Mei 2024 - 14:42 WIB

Pj Bupati Barut Hadiri Pembukaan Festival Budaya Isen Mulang 2024

Sabtu, 18 Mei 2024 - 08:19 WIB

Polsek Teweh Tengah Bantu Pengamanan di SPBU Perusda

Berita Terbaru

error: Content is protected !!