Soal Isu Munaslub Golkar: Seperti Biasa, Presiden Jokowi Bersikap Seolah Mau Terlibat

1TULAH.COM-Santernya isu Munaslub Partai Golkar untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto akhirnya juga bermuara ke Presiden Joko Widodo.

Tetapi, seperti biasa. Jokowi selalu saja memberikan jawban diplomatis terkait semua isu yang menyeret-nyeret namanya atau lembaga kepresidenan.

Presiden Jokowi bersikap seolah tidak mau terlibat dengan urusan gonjang-ganjing partai politik berlambang pohon beringin tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar soal isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Jokowi menegaskam isu tersebut tidak ada hubungannya dengan pemerintah, melainkan internal di partai berlambang beringin.

“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Jokowi menyebutkan, jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya Munaslub guna menggantikan ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah urusan masing-masing.

Diketahui ada dua Menteri Jokowi yang tertarik gantikan posisi Airlangga di Golkar, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Mrves) Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Terkait Luhut dan Bahlil, Jokowi menilai hal tersebut merupakan urusan pribadi keduanya. Terlebih mereka merupakan kader Golkar atau pernah berada di Golkar.

“Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” jelas Jokowi.

Munaslub Golkar

Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.

Selain itu tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas.

Padahal kata dia, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.

“Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,” ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7/2023).

Sementara terpisah Airlangga Hartarto menyampaikan tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Ia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7/2023). (Sumber:Suara.com)