1TULAH.COM, Muara Teweh- Hinga kini Pemerintah daerah atau tim satgas belum mampu menindak dan menertibkan penjualan LPG bersubsidi 3 kilogram. DPRD Barito Utara pun mendesak Pemkab Barito Utara, mendatangi dan mengadukan permasalahan ke Kementrian ESDM (Dirjen Migas) di Jakarta.
Kunjungan ke Kementrian ESDM yang dilakukan dalam waktu segera, dalam rangka konsultasi dan koordinasi atas permasalahan belum bisa teratasinya harga jual LPG bersubsidi 3 kilogram.
Hal ini tertuang dalam notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III bersama tim satgas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Disdagrin), Kepolisian, Kejaksaan dan Satpol PP, Selasa 18 Juli 2023, siang.
Selain mengadukan masalah karut marut LPG bersubsidi ke Kementrian ESDM pusat, DPRD Barut juga meminta Tim Satgas melibatkan aparat penegak hukum Kejaksaan dan kepolisian saat melakukan penertiban dan pengawasan tata niaga dan pelaku usaha.
Dalam notulen rapat, DPRD yang di pimpin Ketua Komisi III, H Tajeri, juga meminta pihak Pemkab melakukan perbaharuan peraturan daerah atau peraturan bupati untuk melaksanakan regulasi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
DPRD juga mengusulkan pangkalan yang diduga fiktif agar di cabut. Serta meminta pihak pertamina agar penyaluran LPG di Barito Utara, disalurkan ke SPBE PT Sekata Seia di Desa Hajak.
“Biar cepat ada eksen penindakan dan penertiban kita DPRD bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengadu ke Kementrian ESDM di Jakarta. Kami wakil rakyat terus mendorong tim satgas melakukan penertiban dan penindakan sehinga ada efek jera bagi pelaku usaha niaga yang nakal mempermainkan harga LPG bersubsidi,” kata Tajeri, Selasa siang.
Disinggung kenapa rapat LPG bersubsidi di lakukan tertutup? dia mengatakan, ada langkah-langkah dan strategi tim satgas yang saat ini tidak untuk dipublikasi. Tapi intinya hal akan dilakukan sama dengan keinginan warga masyarakat yaitu penjualan LPG bersubsidi nantinya tidak lagi seperti saat ini,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, LPG bersubsidi 3 kilogram di Kabupaten Barito Utara sebenarnya tidak terjadi kelangkaan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, jainal Abidin, ketika memaparkan terkait kuota di daerah ini pada rapat sebelumnya mengatakan, kuota untuk Barito Utara tahun 2023 sebesar 2.399 MT atau 799.667 tabung. Dengan kuota cadangan sebesar 160 MT.
Sampai Bulan Juni 2023 LPG yang telah di distribusi sebanyak 402.080 tabung atau 50,28 persen dari kuota 2023.
Dipasaran pun kata Jainal Abidin, barang tersedia. Hanya saja keberadaannya justru banyak di kios-kios pengecer alias pangkalan tidak resmi. Dan harganya berkisar Rp38.000 sampai Rp45.000 per tabung. Padahal harga HET hanya Rp24.000 dan HET tertinggi Rp30.000 per tabung. Jainal Abidin juga melaporkan bahwa jumlahl pangkalan resmi di Barito Utara ada sebanyak 155 pangkalan. Baik berada di Kota Muara Teweh dan sejumlah desa kecamatan.
Sementara itu, warga hinga kini terus mengeluh terkait mahalnya LPG bersubsidi. Mereka juga kecewa, Pemkab Barut atau tim satgas lebih banyak rapat dari pada tindakan di lapangan.
“Dari dulu cuma rapat dan rapat saja…gak ada hasil nya,” kata Karyo di media sosial.
Sementara pemilik akun facebook Dhe Dhe Dhe melah berkomentar “Kenapa jadi rapat tertutup, kenapa tidak buka-bukaan saja, biar masyarakat mendengarkan hasil dan solusinya, janganlah di politisir masalah gas ini, benar-benar ngeri di sini Gas LPG 3 Kg Sampai tembus 40 ribu,” kata Dhe Dhe Dhe.(*)
