1TULAH.COM, Muara Teweh – Meski sudah dilakukan sering dilakukan pasar penyeimbang penjualan LPG bersubsidi 3 kilogram di Kota Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tetap saja tinggi.
Malah jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang di tetapkan Pemkab Barut.
Karenanya, Pemerintah Daerah Barito Utara, akan melakukan penertiban HET sekaligus memantau distribusinya. Hal ini diketahui dengan adanya rencana rapat di gelar Senin 09 Juli 2023, besok. Bertempat di Aula rapat Setda Barito Utara.
Informasi diperoleh media ini, rapat akan di mulai pukul 09.00 WIB.
Adapun pihak yang diundang dalam rapat penertiban HET dan distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram, antara lain :
Bupati Barito Utara, Wakil Bupati Barito Utara, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013 Muara Teweh, Kejari Barito Utara, Ketua Pengadilan Negri, Komandan Sub Denpom dan sejumlah kepala dinas intansi terkait.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jainal Abidin di konfirmasi media ini membenarkan rapat tersebut.
“Ya betul, rencananya besok rapat satgas pengawasan pendistribusian LPG 3 kg dengan FKPD,” kata Jainal Abidin, kepada media ini, Minggu 09 Juli 2023, malam.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri mengatakan, kalau memlihat dari siapa saja diundang, rapat besok sangat serius. Dan apa yang diinginkan warga masyarakat dilakukannya penertiban terwujud.
“Kabar yang menggembirakan, tapi kita tunggu saja hasilnya. Kalau sudah pihak yudikatif diundang, berarti serius Pemda mau menertibkan,” kata Tajeri.
Seperti diketahui, warga Barito Utara sudah sejak tiga bulan lalu mengeluhkan harga LPG bersubsidi 3 kilogram yang mahal. Tak sedikit yang menyuarakan dilakukan penertiban.
Di Barito Utara sendiri LPG bersubsidi 3 kilogram tidak langka. Stok justru banyak. Hanya saja harganya sangat jauh dari harga HET ditetapkan pemerintah. Di pedagang eceran harga jual berpariasai, dari harga Rp38.000 sampai Rp40.000 per tabung. padahal HET ditetapkan pemerintah untuk di dalam kota Muara Teweh atau Kecamatan Teweh Tengah hanya Rp24.000 per tabung.
Stok tersedia banyak justru di pedagang eceran. Sementara di pangkalan resmi, hanya tempat transit. Warga masyarakat sangat menanti keseriusan pemerintah dalam melakukan penertiban harga LPG bersubsidi, termasuk distribusi ke pangkalan-pangkalan di kecamatan dan pedesaan. (*)
