WASPADA! Disinformasi Melalui Berbagai Platform Media Jelang Pemilu 2024

1TULAH.COM-Praktik penyesatan informasi atau disinformasi dalam momentum menjelang pesta demokrasi hampir tak bisa dihindari, terlebih di era maraknya media sosial saat ini.

Dari pengalaman periode lalu Pemilu di Indonesia, penyesatan informasi menjadi bagian dari kampanye politik, yang dianggap sangat efektif.

Oleh karenanya, menjelang Pemilu 2024 ini, pemerintah melalui Kominfo maupun kalangan pegiat leterasi media berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap masalah serius disinformasi atau penyesatan informasi ini.

Pemilihan presiden dan anggota DPR akan berlangsung pada Februari 2024.  Menjelang pemilihan berlangsung kampanye, yang akan dibayang-bayangi oleh usaha disinformasi yang gencar oleh berbagai pihak. Bagaimana Indonesia menanggapi serta menanggulangi banjir berita bohong dan hoaks di media sosial?

Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi disinformasi. Salah satu pendekatan adalah menggalakkan gerakan literasi digital (atau melek digital), yang melibatkan kerja sama di antara pemerintah, platform media sosial dan publik.

Pemerintah telah memprakarsai program literasi digital yang menyasar pengguna internet, lewat gerakan literasi digital yang disebut Siberkreasi. Program ini memperoleh dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Usaha lain untuk melawan disinformasi di Indonesia adalah lewat kerja sama di kalangan organisasi-organisasi berita. Salah satu organisasi tersebut adalah MAFINDO, singkatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang memerangi berita bohong dan hoaks selama pemilihan berlangsung di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu.

Selain memeriksa fakta dan debunking, menjelang pemilihan presiden 2024 MAFINDO memfokuskan perhatian pada prebunking. Prebunking adalah strategi yang memperlihatkan taktik, dan tipu muslihat informasi yang nyeleneh sebelum tersebar luas di media sosial.

Dengan cara ini pengguna media sosial lebih trampil dalam mengenali dan menyangkal.

Adi Syafitrah dari MAFINDO mengatakan, “Saat ini kita mengembangkan metode baru yang dimaksudkan untuk pencegahan hoaks yaitu metode yang kita sebut sebagai prebunking. Ini berbeda dengan pemeriksaan fakta. Prebunking adalah upaya pencegahan, sebelum informasi hoaks yang telah kita teliti itu menyebar.”

Para pengguna informasi diajak untuk berpikir secara kritis tentang informasi yang mereka terima dan konsumsi, khususnya sebelum mereka sebar.

Harry Sufehmi, pendiri MAFINDO, menganalogikan peran organisasinya dengan mengatakan, “dengan debunking seperti rumah kebakaran layaknya dan kami melakukan pemadaman api, tetapi dengan prebunking kami berharap mampu mencegah apinya.”

Kembali Adi Syafitrah, “Upaya prebunking ini dimulai oleh kolaborasi CekFakta.com (koalisi 24 media online Indonesia, dimulai dari teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen dan kemudian Asosiasi Media Siber juga.

MAFINDO melakukan upaya prebunking baik secara training maupun praktik, dengan mengajak teman-teman relawan MAFINDO dan juga lembaga-lembaga terkait dengan pemilu di Indonesia seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), juga teman-teman LSM pengawas pemilu lain seperti PerluDem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).”

Berkat berbagai prakarsa ini literasi digital di Indonesia berhasil ditingkatkan dari 3.49 pada 2021 menjadi 3.54 pada 2022, menurut survei Indeks Literasi Digital 2022, yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Katadata Insight Center.

Amerika juga pernah diguncang disinformasi, pada pemilihan presiden 2016 oleh Rusia. Sebuah laporan yang dirilis pada 2020 menemukan bukti bahwa sebuah kelompok Rusia menyebarkan disinformasi seputar orang dan kelompok yang dianggap musuh Presiden Vladimir Putin, termasuk mantan menteri luar negeri AS Hillary Clinton.

Tetapi seperti yang diusahakan oleh Indonesia, prakarsa oleh berbagai organisasi media dan LSM di Amerika berhasil mematahkan disinformasi ini, kata Jessica Brandt, direktur artificial intelligence and emerging technology initiative di Brookings Institution.

“Saya kira ada sejumlah besar organisasi yang melakukan pemeriksaan fakta, dan ini termasuk lembaga jurnalis. Jurnalis beperan penting dalam membedakan fakta dari fiksi dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar kita. Kemudian ada juga organisasi yang melakukan apa yang dijuluki prebunking. Jadi, kita tahu dari penelitian ilmu sosial bahwa terkadang ini membantu mendahului klaim tertentu. Kalau kita tahu ada ruang yang rentan terhadap teori konspirasi atau informasi yang keliru dan kita bisa mendapatkan lebih dulu informasi yang benar di luar sana, itu pasti membantu,” ujarnya.

Bukti nyata keberhasilan berbagai langkah penanggulangan ini adalah pemilihan umum pada 2020 dan 2022 di AS yang berjalan secara jauh lebih tertib dan mulus.

Namun diingatkan oleh Brandt, ini merupakan perjuangan yang tak akan habis-habisnya. Baik masyarakat politik maupun rakyat sebuah negara harus terus waspada dengan disinformasi yang hadir di media sosial. (Sumber:voaindonesia.com)