Redakan Konflik Kosovo-Serbia, Uni Eropa dan AS Keluarga Ultimatum, Jika Tidak….

1TULAH.COM-Konflik di wilayah balkan antara Kosovo dan Servia memanas usai pemilihan kepala daerah setempat,  di mana etnis Albania dilantantik sebagai walikota.

Padahal hanya dipilih oleh 3,5 persen dalam pelaksanaan Pilkada yang diboikot oleh etnis Serbia sebagai etnis mayoritas di wilayah tersebut. Menyusul gelombang protes terhadap hasil Pilkada ini, pemerintah Kosovo menurunkan pasukannya, sehingga makin memicu keteganggan.

Untuk mengantisipasi agar ketegangan ini tak berlarut-larut Uni Eropa dan AS, akhirnya mengeluarkan Ultimatum. Meminta pasukan Kosovo mundur dari wilayah setempat.

Amerika Serikat dan Uni Eropa, pada Rabu (7/6/2023), meminta Kosovo agar mundur dalam ketegangan yang terjadi antara negara tersebut dengan Serbia di bagian utara Kosovo atau mereka akan menghadapi “konsekuensi” dari sekutu lama Baratnya.

Peringatan tersebut dikeluarkan di saat utusan AS dan Uni Eropa mengakhiri kunjungan ke Kosovo dan Serbia untuk meredakan ketegangan yang berkobar menjadi kekerasan pada pekan lalu.

Puluhan tentara penjaga perdamaian NATO dan demonstran Serbia di wilayah Kosovo utara terluka dalam bentrokan pada pekan lalu.

Kekerasan meletus setelah pihak berwenang Kosovo melantik sejumlah wali kota dari etnis Albania. Mereka dipilih dengan jumlah pemilih hanya mencapai 3,5 persen, setelah warga keturunan Serbia, yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut, memboikot pemilihan lokal itu.

Utusan AS untuk wilayah Balkan Barat Gabriel Escobar mengatakan bahwa Kosovo harus memberi otonomi yang lebih besar kepada kota-kota yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Serbia, jika ingin bergerak semakin dekat untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

“Tindakan yang diambil atau tidak diambil bisa menuai beberapa konsekuensi yang akan memengaruhi bagian dari hubungan [antara Kosovo dan Amerika Serikat. Saya tidak ingin sampai di sana,” kata Escobar kepada media di Kosovo, pada Selasa (6/6/2023), sebelum pergi ke Beograd.

Escobar dan Miroslav Lajcak dari Uni Eropa tidak merinci kemungkinan konsekuensi lain yang akan dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti, yang didominasi oleh etnis Albania, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Menurut saya, [konflik] ini tidak selesai dengan tekanan dan dengan menyebut konsekuensi dan bahkan sanksi,” kata Kurti kepada wartawan pada Rabu (7/6/2023).

“Kami memiliki tantangan dengan utusan Uni Eropa dan Amerika Serikat, tetapi hubungan bilateral kami dengan Uni Eropa dan AS berjalan sangat baik,” katanya.(Sumber:voaindonesia.com)