1tulah.com, JAKARTA-Kajian Baru Temukan Pembatalan Proyek PLTU Batubara Menjadi Cara Hemat Biaya untuk Pangkas Emisi Global. Sehubungan dengan hal ini Institute for Essential Services Reform (IESR), mendukung penuh penghentian pembangunan sembilan pembangkit listrik tenaga batubara yang direncanakan di Indonesia, karena akan membendung hampir 300 juta ton emisi dengan harga kurang dari 80 sen per ton CO2, berdasarkan kajian IESR yang didanai oleh oleh The Rockefeller Foundation.
Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank terkemuka di bidang energi dan lingkungan yang berbasis di Jakarta, Indonesia, merilis sebuah analisis yang pertama kalinya di Indonesia mengenai pengurangan pembangunan PLTU batubara
Laporan Delivering Indonesia’s Power Sector Transition menemukan bahwa sembilan PLTU batubara di Indonesia dapat dibatalkan, dengan dampak yang minimal terhadap stabilitas dan keterjangkauan pasokan dan jaringan listrik, serta dapat menghindari sekitar 295 juta ton emisi CO2.
Studi ini merekomendasikan pengurangan pembangunan PLTU batubara melalui pembatalan pembangkit listrik yang telah direncanakan, yang telah disepakati atau kesepakatan awal, sebagai salah satu pendekatan yang paling hemat biaya dan berdampak positif terhadap lingkungan untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.
“Kami mengembangkan pendekatan yang baru untuk melakukan analisis ini. Kami melihat satu demi satu dari setiap PLTU batubara yang direncanakan di Indonesia. Berdasarkan sistem penilaian multi-kriteria, kami mengidentifikasi pembangkit listrik yang dapat dibatalkan, dan kemudian menilai implikasi hukum, keuangan, ketahanan sistem, keamanan energi, dan emisi karbon dari intervensi ini. Tim kami menggunakan citra satelit untuk melacak perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari waktu ke waktu,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR melalui siaran pers yang diterima, Selasa (30/5/2023).
“Terdapat sekitar 950 PLTU batubara yang direncanakan atau sedang dalam tahap pembangunan di seluruh dunia, yang jika dibangun, diprediksi akan menghasilkan emisi sekitar 78 miliar ton CO2 ke atmosfer selama siklus hidupnya,” ujar Joseph Curtin, Managing Director for Power and Climate, Rockefeller Foundation.
“Analisis yang pertama kali dilakukan ini menggambarkan bahwa, dalam banyak kasus, terdapat pilihan yang lebih baik yang tersedia bagi para pembuat kebijakan, perusahaan utilitas, regulator, dan perencana sistem yang dapat mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Analisis ini juga dapat direplikasi di negara-negara lain yang memiliki jaringan pipa batu bara yang besar.”
Jika dibangun, kesembilan PLTU batubara, yang sebagian besar masih dalam tahap pembiayaan, akan menyumbang hampir 3.000 megawatt (MW) kapasitas batubara, atau sekitar 20% dari total penambahan yang direncanakan di Indonesia.
Analisis sistem tenaga listrik dilakukan dengan menggunakan tujuh model terpisah, yang mewakili tiap bagian dari jaringan listrik yang tersedia di Indonesia, untuk memeriksa keandalan sistem ketenagalistrikan dan keekonomian apabila pembatalan dilakukan.
Analisis IESR menemukan pembatalan sembilan pembangkit listrik akan:
- Mencegah 295 juta ton emisi CO2. Dengan USD 238 juta yang telah diinvestasikan hingga saat ini untuk sembilan pembangkit listrik tersebut, diperkirakan harga pengurangan karbon akan kurang dari 80 sen per ton emisi CO2 yang dapat dihindari.
- Tidak mengorbankan stabilitas sistem, dan sebagian besar daya akan digantikan oleh pembangkit listrik yang sudah ada yang beroperasi dengan kapasitas yang lebih besar. Namun, skenario ini kemungkinan akan berpotensi munculnya biaya tambahan dari operasi sistem tenaga listrik sebesar USD 2,5 miliar per tahun hingga tahun 2050. Perlu juga dicatat bahwa analisis IESR tidak memasukkan penambahan energi terbarukan ke dalam bauran energi, yang akan membantu mengurangi biaya pembangkitan rata-rata lebih lanjut.
- Perlu memasukkan risiko hukum yang terkait dengan pembatalan sepihak dari setiap proyek Indonesia dan PLN sebagai perusahaan listrik Indonesia, yang telah diidentifikasi dalam studi ini. Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer, IPP) menikmati kontrak pembelian listrik jangka panjang dengan PLN dengan persyaratan yang menguntungkan, dan negosiasi akan diperlukan dalam setiap kasus untuk memastikan bahwa pembatalan tidak menyalahi perjanjian yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, menawarkan pengembang proyek opsi untuk mengganti tenaga listrik dengan energi terbarukan menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan.
- Tidak akan cukup untuk memenuhi target Indonesia’s Just Energy Transition Partnership (JETP).
Lebih dari dua pertiga listrik Indonesia saat ini berasal dari pembakaran batubara, dan dengan prediksi PLN akan adanya tambahan kapasitas sebesar 13.822 MW PLTU batubara pada tahun 2030, Indonesia menjadi negara dengan perencanaan pembangunan PLTU batubara yang terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India.
Pada saat yang sama, melalui JETP, Indonesia juga menargetkan untuk mencapai puncak emisi dari sektor energi sebesar 295 juta metrik ton CO2 per tahun pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission di sektor energi pada tahun 2050.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia dan International Partnership Group (IPG) menandatangani kesepakatan JETP pada tahun 2022, dan pada Maret 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani Nota Kesepahaman dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) yang didanai oleh The Rockefeller Foundation, IKEA Foundation, dan Bezos Earth Fund.
Laporan ini juga mencakup serangkaian rekomendasi lebih lanjut yang menguraikan pendekatan sistematis untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2050 atau lebih awal. (siaran pers/Adi)
