Elpiji Bersubsidi Masih Mahal Belum Bisa Dikendalikan, Pemkab Barito Utara Lakukan ini

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemerintah daerah Barito Utara hingga kini belum bisa menerapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi 4 kg.

Meski tengah di gelar pasar penyeimbang, temuan dan laporan, agen dan pangkalan nakal masih menjual elpiji bersubsidi 3 kg tidak sesuai harga HET.

Langkah berikutnya, pemerintah akan mendirikan sejumlah pos di setiap atau pintu masuk elpiji ke agen dan pangkalan.

“Pengawasan yang ada selama ini jujur kami akui belum maksimal, dan ini akan kita tingkatkan. Kita dekatkan dengan membuat pos-pos di titik-titik pangkalan maupun agen-agen. Jadi nanti mereka jangan komplen. Kami akan buat pos di mana tempat pintu gerbang masuk keluar masuknya elpiji,” kata Bupati Nadalsyah, saat memimpin rapat evaluasi penyaluran elpiji bersubsidi, Selasa 18 April 2023.

Dikatakan Nadalsyah, dirinya sering menerima laporan terkait tinggi harga elpiji yang tidak sesuai HET. Selisih harga sangat siknifikan. Di Kota saja harga melambung pernah mencapai Rp35.000 sampai RP45.000, apalagi di desa. Montallat misalnya saya pernah dapat laporan harga sampai Rp50.000 per tabung.

pihaknya akan rapat lagi terkait masalah ini. Kita ini sudah ditakdirkan melayani masyarakat, tugas melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kalau tidak mau melayani ya jadi masyarakat biasa saja.

Tim akan diperkuat dengan memasukkan usnur kepolisian dan kejaksaan di dalamnya. Selain itu akan dibuatkan pula payung hukum, melalui surat keputusan bupati.

“Mohon diingat ini, agen dan juga pangkalan kami akan membuat pos-pos dimana keluar masuk barang. Nanti dicatat berapa barang keluar dalam satu hari.

“Kita juga pantau transaksi antara agen dan pangkalan, untuk mengetahui berapa harga jual, apakah sesuai HET atau tidak. Jadi maaf kami sudah mulai bertindak dan mohon jangan komplen dengan pemerintah. salah satu caranya seperti itu dilakukan, supaya betul-betul distribusi dari agen ke pangkalan bisa nromal sesuai HET yang ditentukan, tegas Nadalsyah.

Dia mengatkaan, pemerintah tidak bisa dibohongi, karena sudah memiliki bukti-bukti agen dan pangkalan nakal. Semua ada pada kami. Selama ini terus terang masih kami lakukan pembinaan. Kalau sudah tidak bisa dibina, terpaksa aparat penegak hukum yang akan masuk kesana,” imbuhnya.

Lagi lanjut Bupati, pemerintah sudah akan membenahi, jadi para agen dan pangkalan juga harus siap dibenahi. Mengenai usulan para agen dan pangkalan agar HET ditinjau ulang, akan diakomodir. Selain itu tidak memberatkan masyarakat.

“Kami akan duduk bersma dan akan mengkaji dan dirapatkan dengan dinas terkait. Konsekwensinya nanti kalau sudah di tinjau ulang HET, tidak ada lagi penjualan diatas harga HET,” tukasnya.

Rapat evaluasi yang berlangsung di lantai I Aula Setda itu dihadiri Kapolres Barito Utara AKBP Gedep Pasek Muliadnyana, Kejari Barito Utara, Fadilah, Ketua Pengadilan Negri, Pejabat mewakili Dandim 1013 Mtw, undangan lain, seluruh camat se barut dan kepala dinas terkait, perwakilan agen dan pangkalan.

Sayangnya rapat evaluasi ini tidak dihadiri Sales Manager Pertamina Rayon Barito, Kalteng, Muhammad Ridho absen tanpa keterangan. Padahal kehadirannya asngat dinanti banyak hal ingin ditanyakan pemerintah. baik terkait jumlah kuota Barut bertambah atau tidak, juga terkait banyaknya pangkalan yang di PHU atau putus hubungan usaha oleh pertamina. (*)