1TULAH.COM – Komisi III DPRD Barito Utara berencana menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Komisi III ingin mendengarkan paparan dinas PUPR terkait rencana pembangunan jembatan Tumpung Laung-Sikan, yang akan dilanjutkan pembangunannya di tahun 2023.
“Kita mau tahu dari paparan dinas PUPR terkait pembangunan Jembatan Tumpung Laung-Sikan yang mau di robah desinnya. Termasuk kalangan komisi C ingin mengetahui hasil laporan pembangunan tahap pertama dengan nilai Rp22 miliar lebih. Apa sudah sesuai penggunaan dananya atau ada kelebihan dan dialihkan untuk apa,” kata Wakil Ketua I, Parmana Setiawan, kepada media ini, Sabtu 28 Januari 2023.
Dikatakannya, semua anggota komisi III sudah ke lokasi pembangunan jembatan di Kelurahan Tumpung Laung. Mengetahui benar sampai dimana pekerjaan terdahulu pada Jumat 27 Januari 2023. Kunjungan ke Montalalt terangnya merupakan kunjungan dalam daerah, sekaligus menyerap aspirasi warga.
“Selain masalah pembangunan lanjutan jembatan Tumpung Laung-Sikan, kita juga akan tanyakan pekerjaan jalan Sikan Tumpung laun, termasuk ketersediaan air bersih di Desa Malegoi, Kelurahan Montallat I, Kecamatan Montallat, yang hingga kini masih belum ada.
Sementara itu, Ketua Komisi III, H Tajeri kepada wartawan mengatakan, Dinas PUPR nantinya bisa menjelaskan terkait kelanjutan pembangunan jembatan Tumpung laung-Sikan.
Karena kata dia, proyek sebelumnya adalah proyek Multyears dengan Pagu Anggaran 22 M lebih.
“Sementara kontruksi yang ada tidak sesuai dengan RAB yang seharusnya, tiang panjang hanya ada di sisi kiri sungai Barito. Sedang tiang yang di tengah dan di tepi kanan ditabrak tongkang beberapa kali. Sampai sekarang belum dipasang atau dikembalikan seperti sebelum ditabrak tongkang.
“Kita ingin mengetahui seperti apa tanggung jawab pihak perusahaan kami belum mengetahui. Nah inilah salah satu alasan kami untuk menjadwalkan RDP,” kata H Tajeri.
Dia menegaskan, bahwa pihaknya di DPRD sangat mendukung program pemerintah dalam hal ini, tetapi program harus jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.
“Akses jalan dan jembatan sangat diperlukan masyarakat, ekonomi bisa tumbuh dan berkembang salah satu faktor pendukungnya adanya jalan dan jembatan yang baik,” tutupnya.(Deni)