Home / Berita / Nasional / Olahraga

Minggu, 15 Januari 2023 - 14:31 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Daftar Bursa Caketum PSSI, Tidak Ada Larangan Rangkap Jabatan

Daftar Caketum PSSI, Menteri BUMN Erick Thohir Bakal Rangkap Jabatan?

Daftar Caketum PSSI, Menteri BUMN Erick Thohir Bakal Rangkap Jabatan?

1TULAH.COM-Majunya Menteri BUMN Erick Thohir dalam bursa Calon Ketua PSSI, akan menjadi kandidat yang berpeluang besar terpilih.

Di samping jabatannya sekarang yang berada pada posisi strategis di pemerintahan Presiden Jokowi, Erick Thohir juga akrab dengan seluruh lapisan, dari artis hingga politisi.

Jika pada akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tentu akan rangkap jabatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada Minggu (15/1/2023).

Lantas apakah pencalonan Menteri BUMN Erick Thohir jika nantinya terpilih menjadi orang nomer 1 di PSSI ini, bakal melanggar UU karena posisi rangkap jabatan?

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan Erick Thohir tidak perlu untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN, karena sifatnya jabatan politik, sementara menjadi Ketua Umum PSSI merupakan jabatan non politik.

Baca Juga :  Dua Kru Pesawat Latih TNI AL Belum Ditemukan, Begini Kronologi kejadian Kecelakaan

“Jabatan politik Erick Thohir itu sebagai Menteri BUMN. Sementara jabatan Ketum PSSI itu adalah jabatan di organisasi olahraga yang bersifat non politik. Jadi Erick Thohir tidak perlu mundur sebagai Menteri,” kata Toto saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).

“Hal yang perlu dijaga adalah memelihara aspek tata kelola¬† (good governance), supaya tidak ada benturan kepentingan yang terjadi pada ke dua jabatan tersebut,” tambah Toto.

Pernyataan Toto ini sejalan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No. 3 Tahun 2005 yang tidak melarang adanya rangkap jabatan untuk posisi Ketua Umum federasi cabang olahraga.

Baca Juga :  Pemerintah Brasil Berkabung Selama Tiga Hari, Hormati Mendiang Legenda Sepak Bola Pele

Sebagaimana tercantum pasal 40 UU SKN, hanya ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta organisasi turunannya seperti KONIDA yang tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik.

Pada Bab VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan Pasal 40 disebutkan, “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.”

Lebih jelas, di pasal 41 mengatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mandiri yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun, untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. (Sumber:suara.com)

Share :

Baca Juga

Berita

DPRD Barito Timur Setujui Hibah Tanah dari Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Keagamaan

Berita

Kaum Perempuan di Kalteng Dituntut Tingkatkan Potensi Diri

Berita

Eksekutor Penembak Pegawai Dishub Makassar Ternyata Anggota Brimob

Nasional

Cuaca Kalimantan Tengah Selasa Besok: Sebagian Hujan, Sebagian Berawan

Berita

Tingkatkan Kapasitas Aparatur, 93 Perwakilan Desa di Barut Ikuti Bimtek Aplikasi Pelaporan Aset
Iptu Umbaran Wibowo (ist)

Berita

Polemik Intel Polisi Jadi Wartawan, Dewan Pers Turun Tangan
Logo Liga 1 2021/2022. [Istimewa]

Berita

Hasil BRI Liga 1: Persis Solo Taklukan Persik Kediri, Persib Bandung vs Persikabo 1973 sama Kuat

Berita

Pernyataan Dukung Prabowo, Pengamat: Dalam Pencapresan, Jokowi Masih Tegak Lurus Keputusan PDIP