Pengekangan Hak-hak Perempuan Kembali Marak, Dari Kasus di Afghanistan hingga Iran

1TULAH.COM-Secara internasional, kasus-kasus pengengkangan terhadap hak-hak perempuan kembali marak. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama bagi kalangan perempuan.

Kepala Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Volker Türk memperingatkan tentang apa yang dilihatnya sebagai “perlawanan sistematis terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender” di seluruh dunia.

Dalam wawancara esklusif dengan AFP, Türk mengatakan ia sangat prihatin dengan “kemunduran dan penolakan” yang ia lihat terhadap kaum perempuan baru-baru ini, terutama di media sosial.

“Kami melihat hal ini di media sosial, misalnya komentar-komentar misoginis dan seksis yang tampaknya diizinkan, dan berkembang sangat pesat. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Türk merujuk pada Afghanistan dan penguasa Taliban sebagai “yang terburuk dari yang terburuk,” dan menyebut tindakan represif terhadap perempuan sebagai “yang tidak tertandingi.”

Bulan lalu Taliban melarang perempuan bekerja di LSM. Sebelumnya Taliban mengingkari janji, untuk mengizinkan perempuan dan anak perempuan melanjutkan, pendidikan di sekolah menengah atas dan universitas.

Kelompok Taliban di Afghanistan menerapkan aturan yang sangat ketat bagi kaum perempuan.

Türk meminta masyarakat internasional untuk “bertindak dengan solidaritas penuh pada perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, dan kami perlu memastikan agar hal ini tidak menjadi norma di masa depan.”

Türk berusaha mengunjungi Iran di mana demonstrasi telah mengguncang, seluruh negara itu pasca kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi-Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi, tiga hari setelah ditangkap polisi moral pada 16 September karena tidak mengenakan jilbab secara benar.

Türk mengatakan jika diizinkan, ia akan kembali menyerukan pencabutan “praktik diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan,” dan mengangkat masalah tindakan brutal pihak berwenang terhadap aksi demonstrasi.

Ia secara khusus mengungkapkan kekhawatiran atas penggunaan hukuman mati terkait demonstrasi.

Ia mengatakan “dalam keadaan apapun, hukuman mati sama sekali tidak boleh digunakan dalam konteks seperti ini.”

Kelompok pemantau “Iran Human Rights” yang berkantor di Oslo mengatakan hampir 500 orang telah tewas dalam berbagai aksi penumpasan, sementara ribuan lainnya ditahan.

Di luar tindakan sistematis yang diambil oleh negara, Türk menyerukan “konsensus global” tentang cara mengatasi misinformasi dan ujaran kebencian, cara melawannya di platform media sosial, cara memastikan agar mereka bertindak secara bertanggung jawab dan “tidak menambah bahan bakar ke api, ke situasi konflik… atau reaksi balik yang kita lihat pada isu-isu gender.”

Secara keseluruhan, Türk menafsirkan tindakan misoginis itu sebagai “upaya terakhir patriarki untuk menunjukkan kekuatannya,” melawan gerakan dunia menuju pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Türk mengatakan, “Mereka (para penguasa.red) tidak dapat mencegah dunia baru melahirkan (gagasan-gagasan ini) dan saya sangat yakin ini akan menjadi masa lalu karena patriarki bukan untuk masa depan. Ini adalah sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam buku sejarah.” (Sumber: voaindonesia.com)