ASN Boleh Jadi Penyelenggara Pemilu, Ini Dasar Hukumnya Menurut Pj Bupati Barsel

1tulah.com,BUNTOK– Pj. Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Lisda Arriyana menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 30 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten di Aula Kantor KPU, Jalan Melati, Buntok, Rabu (4/1/2023).

Pj. Bupati menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel, mengucapkan selamat kepada para anggota PPK, yang baru saja dilantik sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

Ia mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan, serta mendukung secara optimal, terhadap sukses dan lancarnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, di Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini.

“Salah satu dukungan yang bisa kami berikan berupa, memberi izin kepada beberapa ASN untuk ikut terlibat, sebagai penyelenggaran dalam Pemilu 2024 nanti sebagai anggota PPK di masing-masing seketariat,” ujar Pj. Bupati Barsel Lisda Arriyana kepada wartawan usai acara selesai.

Begitu pula, lanjutnya, terhadap anggota PPS di 93 desa dan Kelurahan se-Kabupaten Barsel yang proses seleksinya tengah berlangsung, pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada ASN, jika ada yang berminat menjadi anggota PPS di wilayahnya masing-masing, bahkan sebagai petugas KPPS pada saatnya nanti.

Ia menerangkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada pasal 434 ayat (2) huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK adalah, kewajiban bagi pemerintah daerah dalam menugaskan ASN, yang memenuhi syarat sesuai ketentuan sebagai tenaga pendukung pada sekretariat PPK.

“Untuk itu saya meminta kepada para Camat se Kabupaten Barsel, supaya melakukan dua hal, pertama segera berkoordinasi dengan PPK, dalam rangka penyedian personel atau tenaga pendukung, kedua agar segera mempersiapkan sarana ruang sekretariat di masing-masing kantor Camat,” terang orang Nomor satu dijajaran Pemkab Barsel ini.

Ia menambahkan, begitu pula dukungan terhadap pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), jika sudah terbentuk nanti, pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang sama, dalam memberikan dukungan dan fasilitas penyediaan tenaga pendukung dan penyediaan sarana ruangan sekretariat PPS.

“Untuk itu saya juga meminta kepada Kepala Desa (Kades) dan Lurah se Kabupaten Barsel, supaya bisa mempersiapkam tenaga pendukung untuk sekretariat PPS dari perangkat desa dan juga menyediakan ruangan sekretariat PPS di masing-masing desa dan kelurahan,” ungkapnya.

“Saya berharap dengan dilantik sebagai Anggota PPK, mereka bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik dalam rangka mengawal penyelenggaraan pelaksnaan Pemilu serentak tahun 2024 nanti,” kata Lisda Arriyana. (Alifansyah)