LPSK Buka Jaringan; Melalui Sahabat Saksi dan Korban Berbasis di Daerah, Komunitas Boleh Berikan Pendampingan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengukuhkan program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas.

Program itu sebagai salah satu solusi dari keterbatasan LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

“Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas bentangan geograpis Indonesia yang teramat luas, serta keberadaan kantor perwakilan yang masih terbatas, adalah sebagian rintangan yang belum terselesaikan hingga saat ini,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (22/12/2022).

Program perlindungan berbasis komunitas dibentuk LPSK dengan melibatkan masyarakat sipil.

“Sebuah gagasan yang ditujukan agar kelompok masyarakat sipil dapat terlibat aktif, dalam kerja kerja pelindungan dan kemulian saksi atau korban,” kata Hasto.

Saat dikukuhkan, ada 548 warga sipil yang tergabung, mereka disebut sebagai sahabat saksi dan korban. Ratusan sahabat saksi dan korban berasal dari tujuh wilayah, di antaranya Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Latar mereka sungguh beragam ada dokter, pengacara, mahasiswa, aktivis,pengendara ojek online, ibu rumah tangga, bahkan beberapa penyintas tangguh seperti iwan kurniawan,” katanya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya