Diharapkan TKD dan TPP Guru Sertifikasi Masuk APBD TA 2023

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terhadap kinerja guru perlu diperhatikan pada tahun 2023 mendatang. Salah satunya adalah dengan pemberian tambahan penghasilan (TPP) kepada guru yang telah sertifikasi.

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengaharapkan realisasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru sertifikasi dapat menjadi prioritas Pemprov Kalteng.

Duwel mengungkapkan saat menggelar RDP dengan Disdik Kalteng beberapa waktu lalu pihaknya telah mengusulkan TKD dan TPP guru sertifikasi masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun 2023.

“Kita tetap memperjuangkan itu dengan telah mengusulkan TKD dan TPP guru sertifikasi masuk dalam RKA APBD Kalteng tahun 2023. Harapan kita nantinya bisa direalisasi,” kata Duwel Rawing kepada 1tulah.com, Kamis, (22/12/2022).

Terlepas dari itu, lanjut Duwel mengenai realisasi kedepan tergantung dari keputusan Pemprov Kalteng, untuk memasukan usulan tersebut atau tidak. Namun yang pihaknya inginkan itu dapat menjadi prioritas, mengingat hal tersebut salah satu upaya dalam rangka mensejahterakan guru di provinsi ini.
“Di dalam pembahasan RKA APBD tentu ada yang diprioritaskan dan ada juga yang tidak. Dan kembali lagi tergantung kewenangan Pemprov Kalteng, tugas kami hanya mengusulkan. Namun yang pasti kita sangat berharap itu bisa direalisasi untuk kesejahteraan guru,” tuturnya.

Duwel menyebut, pemerintah harus dapat memperhatikan keberadaan guru, sebagai ujung tombak dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), melalui sektor pendidikan khususnya di Kalteng.

Sehingga merealisasi TKD dan TPP tersebut harus bisa diprioritas sebagai bentuk penghargaan bagi para guru di Kalteng ini.

“Memang pada dasarnya para guru yang bersertifikasi ini sudah mendapatkan sertifikasi, tapi bagi mereka TKD dan TPP juga berhak untuk didapatkan mengingat kebutuhan dan kinerja mereka yang semakin bertambah, terlebih bagi guru yang berada di pelosok itu tentu biaya hidupnya tinggi karena serba mahal, semoga ada pertimbangan pemprov untuk merealisasikan hal tersebut,” kata Duwel Rawing. (Ingkit)