Implementasi Parpol di Indonesia Sangat Buruk, Megawati dan Prabowo Disebut Tak Ubahnya CEO Perusahaan

1TULAH.COM-Sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia selama ini, masih jauh dari bentuk ideal sebagaimana cita-cita reformasi 1998, terlebih dalam implementasi partai politik (Parpol) di dalam sistem pemerintahan.

Pasalnya, saat ini parpol yang ada sekarang ini tidak ubahnya sebuah perusahaan, dengan peran sentral seorang CEO dalam berbagai kebijakan strategis.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, di Indonesia tidak ada yang namanya partai politik (parpol). Menurut Feri, yang ada hanyalah perusahaan yang dirintis oleh keluarga secara turun menurun.

“Indonesia tidak punya partai politik. Yang ada itu adalah perusahaan keluarga yang diberi nama partai,” ujar Feri dalam diskusi yang digelar oleh Transparency International Indonesia bertajuk ‘Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang dan Tantangan’, Rabu (26/10/2022).

Oleh sebab itu, Feri menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan merupakan pimpinan partai. Keduanya, menurut Feri, hanya berperan sebagai pimpinan sebuah perusahaan.

“Makanya Bu Megawati itu bisa dibilang CEO, Pak Prabowo dan segala macamnya,” kata Feri.

Selain itu, Feri juga menyinggung perihal pencopotan Hakim MK Aswanto yang baru-baru saja dilakukan oleh DPR. Feri menyebut Aswanto hanya bertugas sebagai direksi perusahaan yang tak becus bekerja.

Makanya tiba-tiba kemarin Anggota DPR merasa direksi perusahaan mereka yang ditempatkan di MK, karena sudah tidak menjalankan tugas-tugas perusahaan mereka tarik dan mereka ganti sebagai pemilik saham, begitu kata Pak Bambang Pacul eksplisit gitu,” paparnya.

Feri berpandangan implementasi partai politik di Tanah Air berjalan sangat buruk, khususnya pasca Reformasi 1998.

“Jadi sebenarnya memang format partai politik yang digagas di banyak negara belum betul-betul terimplementasikan di Indonesia khususnya setelah reformasi. Karena seingat saya semuanya diperbaiki kecuali sistem partai politik pasca reformasi,” jelasnya. (Sumber:suara.com)