Pembenahan Jalan Lingkungan dan Bedah Rumah, Diusulkan Skala Prioritas

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA-Kondisi infrastruktur dan permukiman di sejumlah pelosok di Provinsi Kalteng, masih memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

Salah satunya melalui program pembenahan jalan lingkungan dan bedah rumah. Kalangan wakil rakyat di DPRD Kalteng berharap kedua program tersebut bisa dijadikan skala prioritas.

Anggota DPRD Kalteng, Tomy Irawan mendorong pemda supaya dapat melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur dengan skala prioritas baik peningkatan jalan maupun program bedah rumah.

Ia mengungkapkan, ada banyak usulan dari masyarakat, khususnya mengenai bedah rumah dan pembenahan jalan lingkungan pada saat anggota dan unsur pimpinan komisi IV melaksanakan kunjungan kerja ke dalam daerah.

Sehingga, dirinya menilai, usulan tersebut bisa mendapatkan skala prioritas dari pemerintah. “Banyak usulan maupun aspirasi dari masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam anggaran 2022-2023, diantaranya pembenahan jalan lingkungan dan bedah rumah. Kemudian, melalui pembahasan KUA-PPAS bersama mitra kerja, Komisi IV mendorong agar 2 program tersebut bisa menjadi prioritas,”kata Tomy Irawan kepada 1tulah.com, Selasa (26/7/2022).

Dijelaskan, adanya program bedah rumah tentu dapat memberikan dampak positif khususnya menyediakan tempat layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan, peningkatan jalan lingkungan difokuskan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, mengingat jalan lingkungan yang pada dasarnya sering terendam banjir akibat peningkatan debit air, karena curah hujan yang tinggi.

Selain itu, meskipun pada tahun 2023 sudah masuk kedalam tahun politik, dirinya berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam pembangunan di Bumi Tambun Bungai, serta diharapkan juga program pemerintah yang bersifat pro rakyat tetap dapat berjalan dengan maksimal, demi kesejahteraan masyarakat.

“Memang tahun 2023 bisa di katakan tahun politik dan memiliki mata anggaran tersendiri. Namun program prioritas yang bersifat pro rakyat harus tetap berjalan dan di perhatikan. Tidak hanya terkait infrastruktur, tapi juga masalah perekonomian maupun pendidikan juga harus diperhatikan,” imbuhnya. (Ingkit)