Politikus Golkar Sampit ini Minta Gizi Buruk dan Stanting Jadi Program Prioritas

- Jurnalis

Selasa, 22 Maret 2022 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kotim, Marianie.

Ketua Komisi III DPRD Kotim, Marianie.

 1tulah.com, SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Mariani meminta kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) agar penanganan terhadap kasus gizi buruk dan stunting di daerah tersebut menjadi program prioritas.

“Maka dari itu kami minta agar pelayanan dan perawatan kesehatan diharapkan bisa maksimal supaya dapat meningkatkan akses terhadap makanan, pola asuh, dan pelayanan kesehatan serta meminimalkan segala bentuk malnutrisi,” ungkapnya Senin (21/03/2022).

Bahkan Politikus partai Golkar ini juga memaparkan, di Kotim sendiri pada tahun 2021 lalu diantaranya Kecamatan Teluk Sampit ada terdapa kasus dimana balita untuk ukuran tinggi badan yang sangat pendek sebanyak 61 balita, gizi pendek sebanyak 113 balita serta gizi pendek dan sangat pendek sebanyak 174 balita atau sekitar 29 persen.

Baca Juga :  Dewan Rejikinoor Reses di Empat Desa, Ini Masukan Masyarakat

“Sementara untuk balita yang mengalami gizi buruk di Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 32 balita, kurang gizi 90 balita maka total balita yang mengalami gizi buruk dan kurang gizi yakni 122 balita atau sekitar 20 persen untuk itu hal ini harus menjadi perhatian kita semua,” paparnya.

Baca Juga :  Karau Kuala Gelar Festival Ramadhan 1446H: Ajang Talenta Islami Pelajar SD/SMP!

Disisi lain dia juga menyakini masih ada kecamatan lain yang mana mengalami persoalan serupa. Dalam konteks ini dia berharap agar pihak terkait terus melakukan upaya pencegahan maupun pembinaan dan juga pengawasan terkait kasus-kasus gizi buruk tersebut.

“Kita hanya mengambil sampel saja, menurut kami masih ada 17 Kecamatan lainnya yang perlu jadi atensi dan perhatian pemerintah daerah. Oleh sebab itu dinas kesehatan harus lebih serius lagi dalam menangani kasus ini,” tandasnya.(*)

Berita Terkait

KPU Kalteng Tegaskan PSU Barut Tetap Sesuai Jadwal, Dugaan Politik Uang Ditangani Bawaslu
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Kunci Mewujudkan Good Governance di Kalimantan Tengah
Karau Kuala Gelar Festival Ramadhan 1446H: Ajang Talenta Islami Pelajar SD/SMP!
Mantan Polisi Polda Sumut Jadi Tersangka Pemerasan Dana SMK, Polri Usut Tuntas!
7 Rekomendasi Mukena Lebaran 2024: Ibadah Nyaman Sekaligus Tampil Modis
Ratusan Warga Gaza Tewas, Indonesia Kecam Serangan Udara Israel di Bulan Suci Ramadan
KPU Akan Lakukan PSU di 4 Wilayah Akhir Maret
Gaji Rp 4 Juta, Apakah Wajib Zakat Mal? Ini Penjelasan Lengkapnya!

Berita Terkait

Rabu, 19 Maret 2025 - 16:45 WIB

KPU Kalteng Tegaskan PSU Barut Tetap Sesuai Jadwal, Dugaan Politik Uang Ditangani Bawaslu

Rabu, 19 Maret 2025 - 15:53 WIB

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Kunci Mewujudkan Good Governance di Kalimantan Tengah

Rabu, 19 Maret 2025 - 13:11 WIB

Karau Kuala Gelar Festival Ramadhan 1446H: Ajang Talenta Islami Pelajar SD/SMP!

Rabu, 19 Maret 2025 - 12:54 WIB

Mantan Polisi Polda Sumut Jadi Tersangka Pemerasan Dana SMK, Polri Usut Tuntas!

Rabu, 19 Maret 2025 - 08:09 WIB

7 Rekomendasi Mukena Lebaran 2024: Ibadah Nyaman Sekaligus Tampil Modis

Rabu, 19 Maret 2025 - 07:50 WIB

Ratusan Warga Gaza Tewas, Indonesia Kecam Serangan Udara Israel di Bulan Suci Ramadan

Selasa, 18 Maret 2025 - 20:33 WIB

KPU Akan Lakukan PSU di 4 Wilayah Akhir Maret

Selasa, 18 Maret 2025 - 18:04 WIB

Gaji Rp 4 Juta, Apakah Wajib Zakat Mal? Ini Penjelasan Lengkapnya!

Berita Terbaru