Pembuatan LPJ ADD Diduga Banyak Menggunakan Jasa Pihak Ketiga

1tulah.com,PALANGKA RAYA-Pertanggangungjawaban  pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) oleh aparatur desa di wilayah Provinsi Kalteng masih perlu banyak evaluasi dan pembenahan. Hal ini bertujuan agar para perangkat desa benar-benar dapat bekerja secara profesional dan beritegritas dalam pengelolaannya.

Masalah yang paling mendasar adalah masih banyaknya pertanggungjawaban ADD diserahkan ke pihak ketiga, padahal seharusnya pihak desa harus mempersiapkan SDM sendiri yang mampu.

“Informasi yang masuk ke saya, dalam pembuatan berbagai laporan termasuk Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ ADD aparatur desa banyak yang menggunakan jasa pihak ketiga. Sehingga, kami minta aparatur desa ini dievaluasi,” kata Anggota Komisi III Duwel Rawing kepada 1tulah.com di Palangka Raya, Selasa (8/3/2022).

Menurutnya, agar pihak desa tidak selalu menggantungkan pembuatan LPJ ADD ke pihak ketiga, seluruh Pemkab perlu memfasilitasi peningkatan  Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemdes.

Mantan Bupati Kabupaten Katingan ini menerangkan apabila desa memiliki SDM yang berkualitas, termasuk para aparatur desa, maka dalam membuat LPJ ADD dapat dilakukan secara mandiri dan tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga.

“Apapun itu yang menyangkut penggunaan anggaran LPJ-nya sangat penting dan penyerahannya harus bisa tepat waktu, baik di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun desa,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, hal ini perlu menjadi perhatian bersama supaya aparatur desa yang ada di Kalteng ini dapat ditingkatkan kemampuannya seperti contoh melalui berbagai pelatihan,.

Politisi senior PDI Perjuangan ini menyarankan jika suatu desa mengalami keterlambatan dalam menyampaikan LPJ ADD, lebih baik pemda melakukan jemput bola.

“Sekaligus juga memantau sejauh mana realisasi anggaran yang sudah digunakan, baik disektor pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebagai bagian dari fungsi pengawasan agar ADD yang ada itu benar-benar dipergunakan tepat sasaran untuk pembangunan serta hal lain,” tukas mantan Ketua Komisi III DPRD Kalteng ini.(Adi)