Dua Kali Batal, DPRD Barut Akhirnya Gelar Paripurna KUA PPAS Tahun 2022

  • Bagikan
Bupati nadalsyah ketika menyerahkan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Hj Merry Rukaini.
1tulah.com, MUARA TEWEH– Sempat dua kali batal menggelar rapat paripurna terkait Materi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), DPRD Barito Utara akhirnya menggelar juga paripurna, Senin (15/11/2021).
Paripurna yang dihadiri Bupati Nadalsyah, Wakil Bupati Sugianto P Putra dan Sekda Muchlis bersama unsur FKPD dan para kepala dinas itu, sekaligus paripurna terkait Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Merry Rukaini saat memimpin sidang mengatakan, paripurna yang sempat dua kali batal dilaksanakan karena peserta rapat dari anggota dewan tak memenuhi kourum.
“Alhamdulillan saat ini anggota yang hadir ada separo dan memungkin untuk digelarnya rapat paripurna,” ujar Merry Rukaini.
Sementara itu Bupati Barito Utara Nadalsyah mengatakan,  KUA dan PPAS TA 2022 memuat kerangka kesepakatan sebagai pokok-pokok kebijakan mengenai target pencapaian kinerja yang terukur dari berbagai program-program yang akan dilaksanakan.
“Didalamnya juga memuat kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran tahun 2022,” kata H. Nadalsyah.
Sedang untuk mengakomodir dan membiayai prioritas pembangunan tahun 2022, telah disusun rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Barito Utara TA. 2022. Rancangan tersebut disesuaikan antara sumber daya yang dimiliki oleh daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kabupaten Barito Utara.
Dirinya berharap, dapat diambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Barito Utara TA. 2022 hingga tersusunnya Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
“Sehingga persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD TA 2022 dapat dicapai segera, mengingat waktu yang tersisa bagi kita untuk menyelesaikan penyusunan APBD untuk memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku,” harap H. Nadalsyah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara merasa perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. (Tim Redaksi)
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *