3 Komisi di DPRD Barito Utara Gelar RDP Terkait Pra KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022

  • Bagikan
Komici III saat gelar RDP mengenai pra KUA dan PPAS tahun anggarn 2022 bersama mitranya.

1tulah.com, MUARA TEWEH– Tiga komisi di DPRD Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah, membahas pra Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS)  tahun anggaran 2022, Senin (11/10/2021). Masing-masing komisi, rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitranya masing-masing.

Komosi I yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat misalnya, gelar RDP di aula rapat kantor dewan dengan sejumlah mitranya antara lain,Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan,  Kesehatan, Satpol PP dan Pemadam kebakaran, Dinas Sosialdan PMD, Dinas Dukcapil, Dinas Pengendalian Penduduk dan KBP3A, Dinas Kearsipan, perpustakaan, Dinas Kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahrag, Badan Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana Daeah dan Badan Kesatuan Bangsa dn Politik.

 Advertisement Here

Sementara Komisi II membidangi perekonomian, menggelar RDP dengan mita kerjanya dari 7 dinas dan badan, seperti DInas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dins Perdagangan dan perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, transmigrasi dan Koperasi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu, Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Seadng Komisi III membidangi pembangunan, menggelar RDP dengan mitranya antara lain, DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukimandan Pertanahan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Haji Benny Siswanto, anggota Komici III disela-sela RDP kepada 1tulah.com mengatakan,   RDP hari ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan sebelum pembahasan sesungguhnya KUA dan PPAS tahun anggaran 2022.

Dikatakan Haji Benny, pembahasan pada tingkat Komisi, dilaksanakan untuk mendalami usulan program yang disampaikan pemerintah daerah, dikaitkan dengan peta kebutuhan dan permasalahan di lapangan.

nantinya, setelah selesai pembahasan di tingkat Komisi, kata Atang, maka hasilnya disampaikan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Barito Utara.

“Kemudian, Banggar melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barito Utara,” kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. (*)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *