F-PKB Tanya Langkah Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan. Ini Jawaban Bupati Nadalsyah

1tulah.com, MUARA TEWEH– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Barito Utara, mempertanyakan keseriusan dan langkah strategis pemerintah menekan angka kemiskinan di daerah ini. Hal ini dipertanyakan F-PKB dalam rapat paripurna terkait raperda perubahan anggaran APBD tahun 2021.

Hal ini ditanggapi Bupati Nadalsyah dalam pidato jawabannya, pada paripurna lanjutan, Senin (27/9/2021).

Dalam pidato jawabannya, Nadalsyah mengatakan, Pemerintah Barito Utara telah melakukan langkah-langkah antara lain, update data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial.

Selain itu meningkakan pemberdayaan UMKM, pemberdayaan petani dan pembudi daya, pembinaan tenaga kerja, pemberdayaan koperasi, meningkatkan investasi di daerah, meningkatkan sektor pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan meningkatkan sarana prasarana pemukiman layak.

Dalam rapat paripurna itu, Bupati nadalsyah juga menjelaskan terkait pertanyana fraksi-fraksi pendukung dewan lainnya, masalah anggaran yang menjadi prioritas dalam rancangan anggaran perubahanAPBD tahun 2021, sehinga menjadi solusi pemulihan ekonomi di daerah ini.

Dijelaskan Nadalsyah, berdasarkan ketentuan pasal 7 peraturan Mentri keuangan nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggarn 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease (covid-19) dan dampaknya, pada ayat 1 menyebutka, dana transfe umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 25 persen untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, berkaitan dengan perceptan penyediaan sarana dan prasana layanan publik dan ekonomi, dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber dya pemberdayaan petani dan pembudi daya manusia dukungan pendidikan.

Sedang pada ayat 2 disebutkan, dari besaran 25 prsen untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, sebagaimana disebut pada ayat satu, diarahkan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbtas pada perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20 persen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15 persen.

“Jadi pergeseran anggaran APBD tahun 2021 untuk perlindungan soaial telah dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar lebih atau 4.12 persen dari  jumlah belanja wajib dana transfer umum, serta dukungan ekonomi telah dianggarkan sebesar Rp 17,3 miliar lebih  atau 12,04 persen dari jumlah belanja wajib dana transfer umum, sehingga total dukungan program pemulihan ekonomi daerah melalui dana transfer umum sebesar Rp 23,3 miliar atau 16,16 persen,” kata Nadalsyah.

Rapat paripurna III masa sidang I tahun 2021 terhadap rancangan peraturan daerah tentanag perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan. (*)

Reporter : Tim Redaksi