Pemkab Barut Ternyata Belum Bentuk Satgas Migas. Harga Melon 3 Kilogram Tetap Mahal

1tulah.com, MUARA TEWEH– Hingga kini ternyata Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) ternyata belum juga membentuk satgas Migas. Padahal warga berharap segera tim penertiban dibentuk, sehingga harga penjualan gas Melon 3 kilogram bersubsidi itu bisa sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan peruntukannya sesuai untuk warga miskin.

Sekda Barut Jainal Abidin, lketika dikonfirmasi, Selasa (18/5/2021) mengatakan, tim sedang berproses menunggu tanda tangan pimpinan. Malah segera menggelar rapat. Kenyataaanya, hingga kini bellum ada tindaklanjut pembentukan Satgas penertiban.

“Sampai hari ini kami(Disperindag) belum menerima surat untuk tindak lanjut rapat dan lainnya terkait pembentukan Satgas. Kalau usulan kami ke pimpinan untuk membentuk Satgas melalui kantor Sekda sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Kami tetap menunggu petunjuk dari pimpinan,” kata Juni rantetampang, ditemui diruang kerjanya, Senin (31/5/2021).

Juni mengakui, sampai saat ini harga jual gas elppiji 3 kilogram bersubsidi mahal, karenanya untuk menertibkan perlu dibentuk satgas.

“Kalau kami tidak bisa menindakk, selain bukan kewenangan juga kami tidak memiliki PNS penyidik,” kata Juni.

Ditanya berapa kuota elpiji bersubsidi untuk Barito Utara, Juni menjelaskan, kuota untuk Barito Utara di tahun 2021 sebanyak 2.203 metrik ton. Sedang pendistribusi, sesuai ijin berlaku ada tiga perusahaan, antara lain, PT Cahaya Barito Migas, PT Borneo Berdikari Mulia dan PT Rayya Aira Bersaudara.

“Penertiban memang perlu karenanya kami sudah mengusulkan agar dibentuk Satgas. Kami juga mengimbau untuk masyarakat yang mampu, seperti PNS, TNI, Polri, termasuk pensiunan untuk tidka menggunakan elpiji 3 kilogram, karena peruntukan sebenarnya untuk warga miskin dan usaha kecil mikro,” tutup Juni Rantetampang.

Sementara itu berdasarkan pantauan dan keluhan warga penjualan gas elpiji 3 kilogram masih mahal. Di dalam kota Muara Teweh saja, harga jual di pedagang eceran dijual Rp 47 ribu sampai Rp 50 ribu. Malah di desa-desa pedalaman, penjualan mencapai Rp 70 ribu.

Sementara itu sumber 1tulah.com berkomentar pembentukan satgas mesti segera, karena jika tak dilakukan penertiban harga akan terus mahal dan jauh dari harga HET.

Dia membeberkan, sepengetahuannya, pasokan gas elpiji dalam sehari sebanyak 4 truck atau sebanyak 2.240 tabung. Dalam satu bulan dipotong tidak ada suplai hari minggu dan sebagian suplai ke Murung Raya, jatah Barito Utara ada sebanyak 56.000 tabung.

Kalau untuk langka tidak mungkin, karena puluhan ribu tabung dalam sebulan dirasa cukup memenuhi suplai untuk warga miskin dan pelaku usaha mikro kecil. Yang jadi masalah kenapa harga mahal. Perlu ditelusuri alur distribusinya, dari SPBE ke agen dan dari agen ke pangkalan.

“Siapa tau setelah ditelusuri ada dugaan permainan ilegal saat distribusi dari SPBE ke agen, atau bisa jadi diduga ada praktik ilegal distribusi dari agen ke pangkalan. Yang terpenting dari penertiban nanti adalah terkait harga jual, karena dari atasnya pengakuan mereka penjualan sesuai HET, tapi fakta dilapangan berbeda,” sebut sumber 1tulah.com. (eni)