Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dinonaktifkan

1tulah.com – Ternyata benar adanya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK resmi dinonaktifkan. Penyidik senior dan puluhan pegawai lainnya dinonaktifkan lantaran tidak lulus saat menjalani tes wawasan kebangsaan.

Penonaktifan mereka termaktub dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 7 Mei 2021.

Novel dan puluhan pegawai KPK menegaskan, bakal melawan keputusan tersebut karena dinilai janggal.

Dia mengatakan, 75 pegawai KPK termasuk dirinya sedang mendiskusikan penonaktifan tersebut.

Sementara tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil akan mendampingi mereka dalam proses perlawanan.

“Akan ada tim kuasa hukum dari koalisi masyarakatr sipil. Lucu juga SK (surat keputusan) penonaktifannya,” kata Novel, Selasa (11/5/2021), di kutip dari suara.com, media jaringan 1tulah.com.

Dia mengungkapkan, SK itu dimaksudkan untuk menginformasikan dirinya dan 74 pegawai lain tidak lolos penilaian.

Tapi, kata dia, di dalam SK itu juga ada poin bahwa Novel dan pegawai yang tak lulus harus menyerahkan tugas serta tanggung jawab ke atasan.

Artinya, Novel tidak boleh lagi melakukan penyidikan atas kasus-kasus korupsi.

Padahal, selama ini diketahui, Novel serta sejumlah penyidik lain yang tak lulus TWK, dikenal sebagai orang yang getol membongkar kasus korupsi kelas kakap.

ICW

Sementara itu Indonesia Corruption watch (ICW) menyebut pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahruri Cs telah berhasil mengobrak-abrik lembaga antirasuah.

Keberhasilan itu dengan menyingkirkan 75 pegawai KPK yang memiliki integritas dengan mengambil alih semua tugas maupun jabatan mereka yang cukup strategis dalam pemberantasan korupsi.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, menyebut 75 pegawai KPK termasuk  Novel Baswedan disingkirkan hanya berpatokan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dianggap publik memiliki sejumlah kejanggalan.

“Setelah mengobrak-abrik KPK dengan berbagai kebijakan kontroversi, akhirnya misi utama Pimpinan KPK berhasil, yakni menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas dan memiliki rekam jejak panjang selama bekerja di institusi antirasuah itu,” kata Kurnia dihubungi, Selasa (11/5/2021).

Apalagi, Kurnia meyakini motif dibalik pemberhentian itu juga menyasar pada upaya pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK.

“Ini mulai dari korupsi bansos, suap benih lobster, KTP-Elektronik, Nurhadi, dan lain -lain,” tegas Kurnia.

Kurnia menuturkan, apa yang dilakukan pimpinan KPK era Firli Bahuri dianggap jelas melanggar hukum. Ini dikarenakan puluhan pegawai disingkar karena dianggap tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Padahal TWK sendiri sama sekali tidak diatur dalam UU 19/2019, PP 41/2020, dan bertolakbelakang dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi,” tutup Kurnia.

Sumber: suara.com